Ribuan Calon PPPK Demo DPRD NTB, Tolak Pengangkatan Diundur 2026

10 Mar 2025, 12:10 WIB

Aksi demonstrasi ribuan calon PPPK di depan Kantor DPRD NTB, Senin (10/3/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Sekitar 1.500 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) di Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD NTB, Senin (10/3/2025). Massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Forum CPPPK NTB ini menuntut pencabutan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tentang Penundaan Pengangkatan PPPK 2024.

Aliansi Forum CPPPK NTB terdiri dari PPPK Teknis, Guru, tenaga kesehatan (nakes), dan Tenaga Administrasi se Pulau Lombok. Mereka bergerak dari kawasan Islamic Center Kota Mataram menuju Kantor DPRD NTB sekitar pukul 10.00 WITA.

Koordinator Umum Aksi, Andri Supan mengatakan unjuk rasa ini untuk menyuarakan penolakan pengunduran pengangkatan PPPK yang direncanakan Maret 2026.

"Aliansi Forum CPPPK Provinsi NTB, dengan tegas menyatakan bahwa surat edaran tersebut sangat tidak berperikemanusiaan dan tidak mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya ada dalam sistem pemerintahan negara ini. Bagaimana mungkin kami, yang telah mengabdikan diri dengan sepenuh hati dalam pelayanan publik, harus menunggu hingga satu tahun untuk menerima SK PPPK," kata Andri.

1. Tuntut pengangkatan PPPK pada 2025

Aksi demontrasi ribuan calon PPPK di depan kantor DPRD NTB, Senin (10/3/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dia mengatakan penundaan pengangkatan, jelas mendzolimi hak-hak calon PPPK yang sudah dinyatakan lulus sebagai warga negara Indonesia. Mereka telah memenuhi syarat dan memiliki komitmen tinggi terhadap tugas dan kewajiban yang diberikan.

"Kami merasa dihianati dan diperlakukan tidak adil, meskipun kami telah menjalani proses seleksi yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang ada," tambahnya.

Aksi damai yang dilakukan ini bertujuan untuk menuntut agar surat edaran Kemenpan RB tersebut segera dicabut dan pengangkatan PPPK dilaksanakan pada tahun 2025. Sesuai dengan harapan dan kebutuhan sebagai tenaga profesional yang siap berkontribusi dalam pembangunan daerah dan negara.

"Kami menegaskan bahwa hak-hak kami untuk diangkat sebagai PPPK adalah hak yang dilindungi oleh Undang-Undang, dan penundaan ini tidak hanya merugikan kami, tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat yang kami layani. Tuntutan kami jelas dan tegassegera terbitkan SK PPPK tahun 2025 dan berikan keadilan bagi seluruh PPPK yang sudah berjuang," tegasnya.

2. Desak Prabowo copot Menpan RB Rini Widyantini

Massa mendesak agar Menpan RB Rini Widyantini dicopot. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Andri menambahkan akak damai yang dilakukan sebagai bentuk aspirasi kepada pemerintah pusat, agar mendengar dan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap nasib calon PPPK sebagai abdi negara yang telah lama menunggu kepastian pengangkatan.

Dia berharap Pemerintah Pusat dapat segera merespons dan memberikan solusi yang adil serta mempercepat proses pengangkatan PPPK demi kemajuan bersama.

"Kami menuntut agar surat edaran Kemenpan RB segera dicabut dan pengangkatan PPPK dilaksanakan pada tahun 2025," pintanya.

Dalam aksi yang digelar di depan kantor DPRD NTB, massa aksi membawa poster. Selain mendesak surat edaran Kemenpan RB dicabut terkait penundaan pengangkatan PPPK, mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menpan RB Rini Widyantini.

3. Anggota DPRD NTB cap jempol darah sebagai bentuk dukungan

Anggota DPRD NTB Samsul Fikri melakukan cap jempol darah sebagai dukungan terhadap aspirasi ribuan calon PPPK NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Setelah berorasi, mahasiswa diterima beberapa anggota DPRD NTB. Anggota DPRD NTB Samsul Fikri mendukung aksi demontrasi yang dilakukan Aliansi Forum CPPPK NTB. Dia juga setuju dengan tuntutan massa aksi agar Menpan RB Rini Widyantini dicopot dari jabatannya. Sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan massa aksi, Samsul Fikri membubuhkan cap jempol darah.

"Tandatangan saya pakai cap jempol darah. Secara kelembagaan DPRD itu pro terhadap PPPK, tidak ada penundaan pengangkatan PPPK sampai 2026," katanya.

Hal senada disampaikan anggota DPRD NTB Made Slamet. Dia mengaku sangat prihatin dengan kebijakan penundaan pengangkatan PPPK. Dia berjanji akan mengawal apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan Aliansi Forum CPPPK NTB.

"Negara tidak boleh meminum keringat rakyatnya. Negara tidak boleh memakan tulang rakyatnya. Negara tidak boleh menghisap darah rakyatnya. Negara harus menyejahterakan rakyatnya," tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Dia mengatakan siap berjuang bersama calon PPPK untuk menggedor pemerintah pusat. DPRD NTB berencana akan ke Kemenpan RB dan Komisi II DPR RI pada Kamis mendatang. Untuk menyampaikan aspirasi calon PPPK NTB yang telah lulus menjadi ASN pada seleksi 2024.

"Saya minta nanti pimpinan DPRD NTB untuk segera bertemu ke Jakarta dengan Kemenpan RB membawa aspirasi saudara. Kalau ada perwakilan juga ikut dengan kami. Kami akan menyampaikan ke masing-masing partai kami, ke DPP PDI Perjuangan dan teman-teman di Komisi II DPR RI," tandasnya.