Rencana Gubernur NTT Kala 9 Ribu PPPK Pemprov NTT Terancam Dirumahkan

Alasan pemangkasan pegawai ini, kata dia, menyusul regulasi HKPD yang akan berlaku setelah 5 tahun diundangkan. Pihaknya pun sudah mulai melakukan perhitungan 30 persen pembatasannya tersebut.

"Ini berangkat dari regulasi tentang presentase belanja pegawai yang bersumber dari undang-undang keuangan pusat dan daerah. Intinya sejak 5 tahun terhitung setelah diundangkan dan paling lama 2027, maka belanja pegawai adalah 30 persen dari APBD," ungkap Melki Rabu malam (25/2/2026).

Perhitungan ini telah dilakukannya dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Badan Keuangan Daerah NTT. UU HKPD ini akan memangkas Rp 540 miliar belanja pegawai yang setara 9 ribu PPPK.

"Waktu itu saya panggil Kepala BKD dan badan keuangan daerah kalau itu diberlakukan tahun depan maka dari total pegawai PPPK yang kita miliki, diperkirakan kita harus menghemat Rp 540 miliar yang setara dengan 9 ribu PPPK yang tidak bisa kita bayar," tukasnya.

Melki mengungkap pihaknya sementara mencari alternatif pekerjaan agar para PPPK ini dapat beralih profesi seandainya keputusan UU tersebut tidak diubah oleh pemerintah pusat.

"Artinya harus kita rumahkan atau berhentikan sehingga kita sejak awal mengantisipasi sejak dini dan kami mencari cara bagi 9 ribu orang yang akan diberhentikan ini harus kita latih bekerja di sektor lain terutama sektor swasta," tambah dia.

Salah satu mekanisme yang dilirik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT ialah terkait KUR dan skema lain yang mengarahkan PPPK dapat menjadi wirausahawan.

"Supaya mereka bisa tetap kerja dan menghidupi keluarganya," tandasnya.

Kabar pemberhentian atau pemangkasan pegawai ini, kata dia, telah dikemukakannya pada saat memimpin upacara bersama pegawai lingkup Pemprov NTT pada Senin lalu (23/2/2026).

Ia menyatakan keputusan ini masih belum final diterapkan dan pihaknya masih menunggu kebijakan lain dari pemerintah pusat.

"Jadi ini juga disampaikan saat apel hari Senin dan tentu ini belum final. Kami masih menunggu apakah pemerintah pusat mungkin saja punya kebijakan lain," tukasnya.

Namun begitu ia sejak dini mengajak semua PPPK dapat bekerja secara mandiri sebagai wirausahawan. Pihaknya akan mencari cara untuk membantu PPPK mendapat modal usaha.

"Lebih baik kita antisipasi sejak awal sehingga seluruh PPPK NTT, tanpa terkecuali, kita pikirkan untuk tetap survive menjadi wirausaha dengan KUR atau cara-cara lain," ungkap dia.