Realisasi Anggaran MBG di NTB Tembus Rp1,81 Triliun hingga April 2026

13 Mei 2026, 15:24 WIB

Muhammad Nasir

Realisasi Anggaran MBG di NTB Tembus Rp1,81 Triliun hingga April 2026

Ilustrasi dapur MBG di NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Intinya Sih

Gini Kak

Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis di NTB mencapai Rp1,81 triliun hingga April 2026, melibatkan 732 SPPG dan menyerap 34.779 tenaga kerja dengan 1,89 juta penerima manfaat.
Program Sekolah Rakyat telah membangun lima dari delapan unit yang ditargetkan dengan serapan Rp69,07 miliar, serta pembangunan 714 unit Rumah Sehat Sederhana senilai Rp95,41 miliar.
Subsidi listrik untuk NTB mencapai Rp314 miliar dengan rasio elektrifikasi 99,66 persen, disertai penguatan koperasi desa dan ketahanan pangan melalui alokasi belanja sebesar Rp118 miliar.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pemerintah kasih uang banyak buat program Makan Bergizi Gratis di Nusa Tenggara Barat, jumlahnya Rp1,81 triliun sampai April 2026. Banyak orang kerja di sana, ada 732 tempat makan sehat dan 34 ribu lebih pekerja. Sekarang jutaan orang dapat makanan bergizi, termasuk anak sekolah, orang tua, dan penyandang disabilitas supaya semua bisa hidup sehat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Mataram, IDN Times - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB mencatat realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup signifikan dalam empat bulan terakhir. Hingga 30 April 2026, tercatat anggaran sebesar Rp1,81 triliun telah dikucurkan untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat tersebut di seluruh wilayah NTB.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb NTB Adi Widyandana menjelaskan pagu belanja APBN untuk instansi vertikal dan Pemda di NTB pada tahun 2026 sebesar Rp24 triliun. Di luar anggaran sebesar Rp24 triliun itu, ada anggaran dari pemerintah pusat yang langsung ke daerah untuk membiayai program prioritas pemerintah pusat, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Untuk program Makan Bergizi Gratis, data per 30 April 2026, realisasinya sudah Rp1,81 triliun seluruh NTB," kata Adi saat memberikan keterangan pers APBNKita di Mataram, Rabu (13/5/2026).

1. Sebanyak 732 SPPG beroperasi menyerap 34.779 tenaga kerja

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb NTB Adi Widyandana. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dia menyebutkan hingga saat ini tercatat 732 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi di NTB. Ratusan SPPG yang aktif beroperasi menyerap sebanyak 34.779 tenaga kerja.

Hingga akhir April, program ini menyasar 1,89 juta penerima manfaat. Dia mengatakan kriteria penerima MBG bersifat dinamis mengikuti kebijakan terbaru pemerintah. Jika sebelumnya hanya menyasar anak sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA, kini cakupannya meluas.

Prioritas saat ini juga diberikan kepada penyandang disabilitas dan lansia, anak-anak yang tergolong dalam Desil 1 dan Desil 2 atau kurang gizi serta mahasiswa dan mahasiswi.

2. Serapan anggaran Sekolah Rakyat Rp69,07 miliar

Siswa sekolah rakyat Sentra Paramita Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Program prioritas lainnya adalah sekolah rakyat (SR). Dia menyebutkan pemerintah menargetkan pembangunan 8 Sekolah Rakyat, di mana 5 unit telah terealisasi dengan total serapan anggaran sebesar Rp69,07 miliar. Unit-unit yang telah beroperasi meliputi SRMP 18 di Lombok Barat, SRMA 38 di Lombok Timur, SRD 4 di Lombok Barat, SRD 3 di Lombok Timur, dan SRD 5 di Sumbawa.

Kemudian program fasilitas Rumah Sehat Sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga akhir April 2026, program hunian ini telah merealisasikan pembangunan 714 unit rumah yang tersebar di 120 lokasi.

Proyek ini, kata dia, melibatkan 98 pengembang dengan dukungan dari 6 bank penyalur. Total pembiayaan yang telah dikucurkan untuk mendukung kepemilikan rumah bagi masyarakat adalah sebesar Rp95,41 miliar.

3. Subsidi listrik dari APBN untuk NTB mencapai Rp314 miliar

Ilustrasi Petugas PLN saat melakukan penambahan daya pada kWh meter milik pelanggan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. (Dok. PLN Sulselrabar)

Adi menambahkan subsidi listrik untuk NTB dari APBN mencapai Rp314 miliar, dengan rasio elektrifikasi kini menyentuh angka 99,66 persen. Sementara untuk program koperasi desa merah putih, telah berdiri 1.173 unit koperasi berbadan hukum.

Dimana, Kabupaten Lombok Timur menjadi wilayah dengan jumlah unit terbanyak, yakni mencapai 255 unit. Dari keseluruhan koperasi tersebut, 501 unit telah memiliki gerai, sementara 230 unit lainnya sedang dalam proses pengajuan permohonan kemitraan.

Sementara untuk program ketahanan pangan, produksi beras mencapai 1.698 ribu ton dan produksi jagung sebesar 0,56 juta ton. Untuk mendukung keberlanjutan sektor ini, realisasi belanja Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan khusus untuk ketahanan pangan tercatat sebesar Rp118 miliar.