Ratusan Sopir Angkutan Desa Geruduk Kantor Dishub Lombok Timur

Para sopir Angdes mendesak agar Dishub Lombok Timur dan SatLantas Lombok Timur segera mengatur jam oprasional odong-odong yang dituangkan dalam surat edaran atau surat imbauan. Sebab selama ini jam operasional odong-odong tidak terbatas.

Selain itu, dengan tidak diaturanya jam oprasional odong-odong ini juga dinilai berdampak terhadap penghasilan para sopir Angdes. Sebab selama ini selain untuk angkutan wisata bagi anak-anak, odong-odong ini juga kerap digunakan untuk mengangkut orang dewasa.

"Sudah beberapa kali kita rapat, tapi tetap saja tidak ada hasilnya, odong-odong ini tetap saja beroperasi pada pagi dan siang hari, dan tidak saja mereka gunakan untuk rekreasi tetapi juga untuk mengangkut orang, padahal jelas itu bukan angkutan untuk mengangkut orang," Ungkapnya.

Akibat banyaknya odong-odong beroperasi pada pagi hari, juga kerap memicu keributan antara sopir Angdes dan odong-odong. Bahkan dalam beberapa pekan terakhir ini dikaji sudah dua kali terjadi baku hantam.

"Itu yang kami takutkan jangan sampai hal ini malah mendatangkan korban. Kami bukanya mau mematikan usaha teman-teman odong-odong, tapi kami mohon agar jam operasionalnya itu diatur, supaya mereka tidak semau-maunya keluar," pungkasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Perhubungan Darat Lalu Purwadi mengakui secara regulasi angkutan odong-odong memang tidak memiliki izin baik izin operasional maupun izin untuk mengangkut orang. Kendati demikian dirinya mengakui belum bisa memberikan penindakan terhadap angkutan odong-odong.

Sementara itu dari sisi jenis kendaraan , odong-odong ini juga dinilai menjadi angkutan yang ilegal, selain tidak memiliki izin operasional namun juga tidak lulus dalam uji kendaraan bermotor (uji KIR).

"Memang kalau di sini KIR angkutan odong-odong ini tidak akan lulus, karena banyak persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, baik dari sisi tempat duduk, Lampu dan lain-lain," ujarnya.

Sementara untuk penindakan angkutan odong-odong ini, diakui pihaknya masih terkendala regulasi, mengingat Dishub sendiri belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki wewenang untuk menilang angkutan odong-odong ini.

Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mempertemukan kedua belah pihak, baik dari sopir angkutan odong-odong dan Angdes untuk menyepakati pembatasan dan jam oprasional angkutan odong-odong di jalan raya.

"Besok kita akan buatkan surat edaran juga kepada sopir angkutan odong-odong ini agar mereka bisa membatasi jam oprasional mereka, supaya tidak lagi terjadi baku utama antar-kedua belah pihak," tutupnya.