Kota Bima, IDN Times - Ratusan tenaga sukarela Nakes di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mogok kerja, Selasa (4/10/2022). Mereka memilih mogok karena tidak puas dengan jawaban Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi soal tuntutan akomodir sebagai tenaga kontrak.
"Mulai hari ini kita memang mogok kerja, tapi untuk lebih jelasnya hubungi aja koordinator aksi kemarin," jelas tenaga sukarela Nakes bernama Ade, Selasa (4/10/2022).
Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, Ahmad S Sos yang dikonfirmasi membenarkan ratusan tenaga sukarela Nakes yang mogok kerja. Hanya saja dari total 465 orang, masih ada sebagian kecil yang masih memilih bekerja.
"Gak semua yang mogok. Yang masih bekerja itu seperti Nakes di Puskesmas Jati Baru, Asa Kota dan Pane," jelas dia yang dikonfirmasi IDN Times, Selasa (4/10/2022).
Terkait tindakan Nakes yang memilih mogok kerja, Ahmad mengaku tidak bisa berbuat banyak apalagi harus menghalanginya. Karena hal tersebut merupakan kewenangan dan hak mereka masing-masing.
"Silakan saja mogok kerja sampai berapun yang mereka mau. Kami gak batasi itu, kan itu hak mereka," tegasnya.
Menurut dia, pelayanan di puskesmas tetap berjalan sebagaimana mestinya, meski sebagian banyak Nakes mogok kerja. Karena di masing-masing puskesmas, masih ada banyak Nakes berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan berikan pelayanan ke masyarakat.
"Gak ada sama sekali yang terganggu. Kalaupun terganggu, palingan hanya sedikit," ungkap dia.
Satu di antara tuntunan Ratusan Nakes saat gelar demonstrasi Senin (3/10/2022), soal permintaan didata sebagai tenaga non ASN di BKN, Ahmad mengaku sudah diakomodir. Dia mengatakan bahwa Pemkot Bima secara resmi sudah bersurat ke Kemenpan RB. Isi surat tersebut meminta agar membuka kembali sistem pendataan.
"Wali Kota sudah bersurat soal itu. Itu bagian upaya dari kepala daerah, mengakomodir harapan mereka. Kita doakan bersama, semoga pihak Kemenpan RB memberikan solusi yang baik," harapnya.
Sementara tuntutan lain soal pengalihan status dari tenaga sukarela ke kontrak, dia mengaku keputusan itu belum ada jawaban. Karena ini menyangkut dengan kemampuan anggaran daerah.
"Gaji tenaga kontrak kan dari APBD, mampu gak APBD kita untuk bayar tenaga kontrak. Yang jelas menurut saya tidak mampu, karena anggaran kita terbatas," ungkapnya.