Kupang, IDN Times - Ratusan buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, korban diskriminasi, tak mendapat upah dan perlindungan jaminan sosial berkumpul di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).
Mereka berdiskusi dan melapor langsung tentang kasus mereka ke Kapolda NTT, Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga. Pertemuan ini berlangsung di Lapangan Hitam Polda NTT, Kota Kupang, Kamis siang (1/5/2025) dalam kegiatan MayDay Fiesta 2025.
Para buruh seperti Viktor Sailama mengaku di-PHK oleh perusahaan pengelola bandara di Kupang karena sakit, padahal ia memiliki surat keterangan sakit. Begitu pun Wempi Taolin yang dipecat dari perusahaannya karena bergabung dengan serikat buruh.
Ada pula Nikolas Nulik, mantan pegawai kantor pemerintahan yang tak mendapat haknya sejak 2009 hingga ia berhenti, tapi malah dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.
Sementara Yonatan Tule dan Jibraim Mafo mengaku didiskriminasi ketika menjadi supir taksi pelabuhan dan kerap dirugikan dengan praktek calo.
Pada kesempatan yang sama Kepala KSOP Kupang, Simon B. Baon, berjanji akan mengatur zona dan tarif resmi bagi taksi pelabuhan. Sikap ini merespons keluhan para sopir taksi pelabuhan.
Sementara perwakilan BPJS Ketenagakerjaan menyebut banyak perusahaan belum mendaftar pekerjanya sehingga ini menghambat proses klaim.
Sejumlah pejabat turut hadir seperti Kepala Disnakertrans NTT, Sylvia Peku Djawang yang mewakili Gubernur NTT, dan Pj Sekda Kota Kupang Ignas Lega yang mewakili Wali Kota.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) NTT, Daud Mboi, mengungkap kekecewaannya atas absennya pemimpin daerah dan DPRD untuk mendengarkan mereka.
“Kami merasa diabaikan,” ujarnya.
Wely selaku perwakilan KSBSI juga menyampaikan hal serupa terkait absennya Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, dan pimpinan DPRD.
Pertemuan itu turut dihadiri pula oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Stanis Tefa, hingga Ketua APINDO NTT, Bobby Pitoby.
Kapolda NTT saat itu meminta para buruh menyerahkan kepadanya bukti baik dan data dan dokumen resmi sesuai keluhan masing-masing. Ia berjanji akan menindak lanjuti setiap laporan yang diterima dan akan ia fasilitasi antara buruh dengan instansi terkait.
“Kami tidak bisa menyelesaikan masalah jika hanya berdasarkan asumsi. Fakta dan data yang akurat sangat diperlukan," ujarnya.
Ia berharap pertemuan itu dapat memberi solusi dan jawaban atas berbagai keluhan pada buruh yang datang hari itu.