Mataram, IDN Times - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan ada 10 proyek prioritas nasional dan berpagu besar tahun 2023. Salah satunya, proyek pembangunan jembatan gantung di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
Tahun 2023, belanja negara di Provinsi NTB mencapai Rp24,4 triliun lebih. Terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp8,249 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp15,23 triliun.
Kepala Kanwil DJPB Provinsi NTB, Sudarmanto di Mataram, Senin (5/11/2022) menyebutkan 10 proyek prioritas nasional dan berpagu besar di NTB pada 2023. Antara lain, Bendungan Meninting di Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Kemudian Bendungan Tiu Suntuk di KecAmaya Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.
Selanjutnya, Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak di Kabupaten Sumbawa, Jaringan Irigasi Program Integrated Participatory Development and Management of Irigation Program (IPDMIP) di Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah.
Selain itu, proyek Jaringan Irigasi Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) di Kabupaten Lombok Tengah, Pelebaran Jalan Pemenang-Bayan-Sembalun.
Kemudian, kata Sudarmanto, proyek Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Lembar Selatan, Lombok Barat, Pembangunan Sanimas Spald-s Provinsi NTB, Pembangunan Jalan Batu Dulang Tepal dan Pembangunan PSU Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sudarmanto merincikan jumlah belanja negara di NTB tahun 2023 yang mencapai Rp24,4 triliun lebih. Terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp8,249 triliun, turun sebesar Rp0,027 triliun atau 0,33 persen dibandingkan tahun 2022.
Belanja kementerian/lembaga tahun 2023 akan dialokasikan kepada 376 Satker yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota dan dilayani oleh 4 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dengan Wilayah Bayar KPPN Mataram 234 Satker, KPPN Selong 25 Satker, KPPN Sumbawa Besar 50 Satker dan KPPN Bima 67 Satker.
Sedangkan anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun 2023 di NTB, sebesar Rp16,23 triliun, naik sebesar Rp0,87 triliun atau 5,66 persen dibandingkan tahun 2022. Anggaran TKD tahun 2023 terdiri atas DBH ,DAU, DAK, Hibah ke Daerah, Dana Desa, dan Insentif Fiskal yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota dan Pemprov NTB.
Dikatakan, secara umum TKD 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah, serta meningkatkan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Belanja Negara di NTB diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Di antaranya melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif. Kemudian penyelesaian proyek-proyek strategis nasional dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Selain itu, menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan. Serta meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.