Proyek Kereta Gantung Rinjani Rp6,6 T Ternyata Belum Terdaftar di OSS

21 Nov 2025, 17:20 WIB

Ilustrasi proyek kereta gantung Rinjani. (dok. Dinas LHK NTB)

Mataram, IDN Times - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB mengungkapkan bahwa ternyata proyek kereta gantung Rinjani dengan rencana investasi Rp6,6 triliun, belum terdaftar di Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Pembangunan kereta gantung Rinjani dilakukan investor asal Cina, PT Indonesia Lombok Resort (ILR) dan telah dilakukan groundbreaking pada 2022 lalu. Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan kelanjutan pembangunan proyek tersebut.

"Itu belum masuk OSS. Sepanjang belum masuk di OSS, belum berani kita berkomentar. Intinya kalau belum masuk OSS itu, ndak berani kita katakan bahwa proyek itu berjalan atau tidak," kata Kepala DPMPTSP NTB Irnadi Kusuma di Mataram, Jumat (21/11/2025).

1. Belum ada kajian teknis dari dinas terkait

Kepala DPMPTSP NTB Irnadi Kusuma. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Irnadi menjelaskan beberapa persyaratan agar investasi itu terdaftar di OSS. Yaitu harus ada kajian-kajian teknis dari dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemprov NTB.

"Memang panjang prosesnya, harus melalui kajian-kajian dan segala macam, itu yang belum ada. Pertimbangan teknis dari dinas teknis harus ada di OSS," jelasnya.

2. Investasi kereta gantung Rinjani hanya omon-omon?

Soft groundbreaking proyek kereta gantung Rinjani pada 18 Desember 2022 lalu. (dok. Diskominfotik NTB)

Dengan belum terdaftar di OSS, apakah rencana pembangunan kereta gantung Rinjani hanya omon-omon? Irnadi mengatakan bahwa yang pasti proyek itu sampai saat ini belum berjalan. Meskipun investor sudah melakukan groundbreaking pada 2022, tetapi bukan pertanda proyek itu berjalan.

Begitu juga dengan memorandum of understanding (MoU), bisa jadi tidak berlanjut sepanjang belum terdaftar di OSS dan keluar izin operasionalnya. Sejak dilantik menjadi Kepala DPMPTSP NTB pada 17 September lalu, Irnadi mengatakan PT Indonesia Lombok Resort belum pernah konsultasi terkait perkembangan rencana investasi kereta gantung Rinjani.

3. Investor mengaku lakukan revisi Amdal

Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat soft groundbreaking proyek kereta gantung Rinjani bersama pimpinan PT. Indonesia Lombok Resort, 18 Desember 2022. (dok. Diskominfotik NTB)

Sebelumnya, PT Indonesia Lombok Resort menemui Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pada 14 Agustus 2025 lalu. Humas PT Indonesia Lombok Resort Ahui mengatakan Gubernur Iqbal mendukung pembangunan proyek kereta gantung Rinjani.

Tetapi, Iqbal meminta investor untuk memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Dia menjelaskan proses pembangunan kereta gantung Rinjani akan menggunakan helikopter untuk meminimalisir pembabatan hutan.

Namun, Ahui mengatakan pembangunan kereta gantung menggunakan helikopter akan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pembangunan lewat darat. Selain itu, pembangunan kereta gantung melalui jalur udara menggunakan helikopter membutuhkan biaya yang cukup besar.

Untuk itu, pihaknya menyiapkan kajian pembangunan kereta gantung lewat jalur darat dengan meminimalisir pembabatan hutan untuk jalan inspeksi. Pembangunan jalan inspeksi sepanjang jalur kereta gantung diperlukan untuk jalur penyelamatan. Apabila terjadi bencana alam atau kereta gantung berhenti di tengah jalan, maka akses jalan inspeksi tersebut sangat diperlukan.

Ahui menambahkan pihaknya melakukan revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Amdal pembangunan proyek kereta gantung Rinjani belum dibahas di kementerian karena perlu dilakukan revisi.

Dia menyebut nilai investasi proyek kereta gantung Rinjani sebesar Rp6,6 triliun. Proyek ini diperkirakan akan memakan waktu untuk konstruksinya selama 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun tergantung kondisi di lapangan.

Investor berencana membangun kereta gantung dan resort mewah. Kereta gantung yang dibangun diklaim terpanjang di dunia, yaitu mencapai 9 kilometer. Lokasi pembangunannya berada di kawasan hutan yang berada di bawah pengelolaan Dinas LHK NTB.

Lokasinya berada di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah. Sebagai bentuk keseriusannya, investor Cina tersebut telah menaruh uang jaminan investasi sebesar Rp5 miliar di Bank NTB Syariah.