Kontingen cabor drumband Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Kinastri menyatakan menyampaikan protes bukan karena masalah kalah atau menang. Tetapi pihaknya ingin menekankan supaya sportivitas dijunjung tinggi dalam Porprov NTB 2023.
Dikatakan, penilaian cabor drumband sangat sensitif. Ada penilaian subjektif yang sulit sekali dibuktikan apabila tidak dibuktikan dengan rekaman video. Hal inilah yang terjadi di kontingen Kota Mataram. Sejak perlombaan hari pertama, Kota Mataram mendapatkan perak, sebenarnya sudah mau mengajukan protes ke panitia.
Tetapi, PDBI Kota Mataram tidak mengajukan protes di hari pertama karena secara lisan sudah disampaikan keberatan ke PDBI Provinsi NTB dan panitia. Pada hari kedua, banyak kontingen yang lain mendapatkan pinalti ditandai dengan naiknya bendera merah.
"Di sinilah muncul ketidaksesuaian di lapangan dengan hasil yang tercatat. Di hari kedua, Mataram kembali mendapatkan perak. Yang kita protes yang LBJP 800 meter putra. Kontingen Kota Mataram capaian waktunya tercepat, sedangkan yang meraih juara satu waktunya lebih lama dari kita," tuturnya.
Seharusnya, kontingen dari kabupaten lain kena pinalti atau pengurangan nilai. Karena mereka mendapatkan pinalti tetapi hasilnya tidak dicatat. "Itu yang membuat kami protes," jelasnya.
Selain nomor LBJP 800 meter putra, PDBI Kota Mataram mengajukan protes kecurangan di nomor LBJP 800 meter putri dan Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) 600 meter putri. Untuk tiga protes itu, Mataram harus membayar Rp9 juta. Karena untuk satu protes harus membayar Rp9 juta.
PDBI Provinsi NTB dan panitia sebelumnya tidak mau membuka video perlombaan. Tetapi setelah KONI NTB turun tangan dan mengumpulkan pihak terkait, akhirnya video perlombaan dibuka. Sehingga Kota Mataram dinyatakan meraih medali emas di cabor drumband nomor LBJP 800 meter putra.