Program Tak Berjalan Lancar, Pemkab Lotim Percepat Pembangunan Gerai KDMP

Bupati Haerul Warisin menegaskan komitmen dan dukungan penuh pihaknya terhadap program strategis KDMP. Warisin mengakui jima pemerintah desa cukup kesulitan dalam menjalankan program ini, karena itu ia mendorong setiap desa untuk memanfaatkan aset tanah kas desa (pecatu) yang dimiliki dan mensinergikan nya dengan program pembangunan koperasi tersebut.

“Kita harus menyambut program ini dengan semangat gotong royong. Meski ada potongan anggaran dari pusat, kita harus tetap kreatif dan inovatif," ucapnya.

Orang nomor satu di Gumi Selaparang ini memberikan kemudahan dalam proses penyediaan lahan. Lahan milik Pemda dapat diakses melalui skema pinjam pakai, dan jika koperasi tersebut berkembang dengan baik, lahan berpeluang untuk dihibahkan. Kepada desa yang belum siap lahan, Bupati mempersilakan untuk segera mengajukan proposal usulan.

"Bagi desa atau kelurahan yang kesulitan lahan pendirian KDMP silakan mengajukan pinjam pakai terhadap lahan atau tanah aset Pemda. Jika berhasil dan sukses kenapa tidak, saya akan hibahkan langsunt," ujarnya.

Dandim 1615 Lombok Timur, Letkol Inf. Eky Anderson, selaku penanggung jawab program, menekankan pentingnya percepatan ini sebagai wujud pelaksanaan tuntutan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini proses masih berada pada tahap legalisasi lahan dan belum memasuki tahap pembangunan fisik.

“Inpres ini bertujuan memperkuat ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional. Karena itu pembangunan harus segera dimulai, sesuai kewenangan dan tuntutan yang diberikan Presiden kepada jajaran Kodim,” tegas Eky.

Dandim juga menegaskan bahwa setiap gerai harus dibangun sesuai standar desain yang telah ditetapkan, lengkap dengan fasilitas gudang, apotek, dan ruang praktik dokter.

Pertemuan ini difokuskan pada pengumpulan data dan identifikasi lokasi calon gerai, dengan persyaratan minimal luas lahan 10 are, akses jalan untuk kendaraan roda empat, dan kesesuaian dengan desain standar. Dandim mengapresiasi fasilitasi Pemda yang memungkinkan diskusi langsung untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi desa.

"Saat ini, baru 11 titik lahan yang dinyatakan memenuhi ketentuan, sementara sebagian besar usulan lainnya masih terkendala persyaratan," pungkasnya.