Prabowo Setop Impor, Bulog Malah Datangkan Beras Myanmar ke NTB

06 Jan 2025, 21:25 WIB

Proses Bongkar Muat Beras Bulog di Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) Cabang Belawan (Dok. IDN Times)

Mataram, IDN Times - Presiden RI Prabowo Subianto telah memutuskan menyetop impor beras, gula, jagung dan garam mulai 2025. Namun pada awal Januari 2025, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi salah satu lumbung pangan nasional kedatangan beras impor dari Myanmar sebanyak 5.900 ton yang telah bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Fathul Gani menegaskan Pemprov NTB tidak pernah mengimpor beras. Dia mengatakan beras impor yang masuk NTB merupakan kebijakan pusat.

"Pemprov tidak pernah mengimpor beras. Memang semua tidak senang impor beras ini karena kita surplus. Tetapi kita harus pahami ini adalah kebijakan yang sifatnya nasional," kata Fathul di Mataram, Senin (6/1/2025).

1. Pemprov NTB larang beras impor dilepas ke pasar

Ilustrasi beras (pixabay.com/ImageParty)

Berdasarkan koordinasi yang dilakukan Bulog NTB, beras impor ribuan ton dari Myanmar tersebut untuk menjaga cadangan beras pemerintah (CBP). Beras impor tersebut dilarang diperjualbelikan di pasar yang ada di NTB.

Beras impor tersebut hanya digunakan untuk program bantuan pangan 2025. "Berasnya di gudang Bulog semua, ndak kemana-mana. Ketika ada misalnya dalam situasi darurat, itu dikeluarkan CBP yang disimpan di gudang Bulog," jelasnya.

2. Pastikan harga gabah tidak anjlok akibat beras impor

Ilustrasi gabah hasil produksi petani di NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini memastikan masuknya beras impor di tengah adanya petani yang mulai panen padi di Lombok tidak akan mempengaruhi harga pasar. Dia mengatakan harga gabah petani tidak akan anjlok karena beras impor tersebut tidak dilepas di pasar

"Kita pastikan tidak mempengaruhi mekanisme pasar. Beras impor ini tidak dilepas di pasar. Beras lokal yang dilepas di pasar," terangnya.

Fathul mengatakan pemerintah daerah tidak bisa menolak masuknya beras impor dari Myanmar ke NTB. Karena itu merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Perum Bulog.

"Mungkin ada pertimbangan khusus. Tapi kita pastikan harga gabah akan tetap normal. Tetap kita koordinasi dengan Bulog," tandasnya.

BPS merilis luas panen padi di NTB pada 2024 diperkirakan sekitar 280,03 ribu hektare, mengalami penurunan sebanyak 7,49 ribu hektare atau 2,60 persen dibandingkan luas panen padi di 2023 yang sebesar 287,51 ribu hektare.

Produksi padi pada 2024 diperkirakan sebesar 1,45 juta ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 85,09 ribu ton GKG atau 5,53 persen dibandingkan produksi padi di 2023 yang sebesar 1,54 juta ton GKG.

Produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 827,81 ribu ton, mengalami penurunan sebanyak 48,46 ribu ton atau 5,53 persen dibandingkan produksi beras di 2023 yang sebesar 876,27 ribu ton.

3. Beras impor untuk program pangan, beras SPHP dan penanganan tanggap darurat

ilustrasi beras (unsplash.com/Emma Miller)

Pimpinan Wilayah Bulog NTB Sri Muniarti menjelaskan beras impor yang didatangkan ke NTB berdasarkan Rakortas Pemerintah Pusat pada tahun 2024 dalam rangka percepatan penerimaan Importasi CBP Luar Negeri Periode Tahun 2024 (dedicated), Bulog Kanwil NTB melalui Pelabuhan Lembar menjadi salah satu destinasi kedatangan beras impor dimaksud.

Dalam keterangannya, Sri mengatakan saat ini sedang berlangsung proses bongkar beras eks Myanmar sebanyak 5.900 ton yang akan digunakan untuk penguatan stok CBP di Provinsi NTB.

Diantaranya untuk kebutuhan penyaluran Program Bantuan Pangan tahun 2025, Penjualan Beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga, Golongan Anggaran, dan stok berjaga-jaga untuk Penanganan Tanggap Darurat serta keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Dia menjelaskan, stok beras CBP yang dikuasai Bulog Kanwil NTB saat ini masih memadai untuk memenuhi kebutuhan penyaluran 3 bulan. Namun perlu memperhatikan penyediaan cadangan stok minimal untuk kebutuhan 3 bulan penyaluran berikutnya.

Dengan demikian stok beras eks luar negeri yang baru tiba di NTB dapat memperkuat stok Beras CBP Provinsi NTB, sambil menunggu pemasukan melalui pengadaan dalam negeri dalam waktu dekat, yang diharapkan bisa masif pada masa panen raya di seluruh wilayah NTB tahun 2025.

Dengan stok CBP yang lebih memadai, dia mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena Bulog siap menyalurkan kembali beras CBP tahun 2025 untuk mengimbangi harga beras medium di pasar konsumen yang saat ini di atas HET Beras Medium sebesar Rp12.500,- per kg atau rata-rata mencapai Rp 13.200,- per kg.

Sri menambahkan pada prinsipnya Bulog Kanwil NTB siap menyalurkan kembali Beras SPHP ke tengah-tengah masyarakat, baik melalui Mitra Penyalur maupun Operasi Pasar/Gerakan Pangan Murah.

Begitu ketetapan pemerintah yang mengatur penyaluran beras CBP untuk kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras Tahun 2025 terbit nantinya. Di samping Beras SPHP, Bulog Kanwil NTB juga siap menyalurkan Beras Bantuan Pangan Tahun 2025 setelah ada penetapan resmi jumlah penerima bantuan untuk Provinsi NTB.