PPPK dan Honorer Penyebab Belanja Pegawai Membengkak Jadi Rp2,29 T

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB mencatat jumlah tenaga honorer dari seluruh perangkat daerah per Juni 2023 sebanyak 15.790 orang. Data tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi faktual untuk mengetahui apakah tenaga honorer tersebut masih bekerja atau tidak.

Kemudian, hasil verifikasi faktual itu juga untuk membuat kebijakan ke depannya. Apakah mereka akan didorong ikut seleksi CPNS atau PPPK jika masih memenuhi syarat dari sisi umur. Khusus untuk PPPK, salah satu syarat ikut seleksi adalah usia maksimal 59 tahun.
Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN dilakukan secara bertahap.

"Kita lakukan pengangkatan para honorer yang ada masuk database secara bertahap. Ketika tidak lulus PPPK dia kembali lagi menjadi honorer," kata Fathurrahman.

Mantan Kepala BKD NTB ini menjelaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah melarang Pemda untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer yang baru. Larangan itu berlaku mulai 1 Oktober lalu.

"Per 1 Oktober kemarin, Pemda dilarang keras mengangkat tenaga honorer. Kalau tenaga honorer di sekolah itu berbeda persoalannya. Jadi ada yang diangkat karena mereka memang tidak dengan biaya APBD. Mereka dibiayai di luar APBD," terangnya.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya ada dua jenis pegawai di pemerintahan. Keduanya yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebelumnya, APBD NTB 2024 telah ditetapkan sebesar Rp6,181 triliun lebih. Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB menyoroti belanja pegawai dalam APBD NTB 2024. Belanja pegawai dalam APBD NTB 2024 menembus angka Rp2,29 triliun lebih.

Belanja pegawai meningkat sebesar Rp318,558 miliar dibandingkan dengan APBD Perubahan 2023 yaitu sebesar Rp1,975 triliun. Juru Bicara Banggar DPRD NTB Bohari Muslim mengungkapkan rasio belanja pegawai dibandingkan total belanja operasi pada APBD 2024 sebesar 51,89 persen.

Persentasenya jauh meningkat dibanding rasio belanja pegawai di APBD 2023 sebesar 28,77 persen dan APBD Perubahan 2023 sebesar 35,30 persen. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mengendalikan jumlah pegawai.

"Mengingat ketentuan yang diamanahkan dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, yang membatasi alokasi belanja pegawai sebesar 30 persen secara bertahap," kata Bohari.