Polda NTB Dalami Kasus Gagalnya Pemberangkatan Calon TKI ke Malaysia

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto yang dikonfirmasi Kamis (2/6/2022) mengatakan polisi masih mendalami persoalan tertundanya pemberangkatan ratusan calon TKI asal NTB tersebut. Antara BP2MI Pusat dan UPT BP2MI NTB masih harus koordinasi terlebih dahulu.

Mereka harus ada kesepahaman tentang visa yang akan digunakan untuk penempatan pekerja migran terkait pemberlakuan single entry visa. "Kita mendalami permasalahnnya apa sebenarnya. Kenapa tidak keluar OPP (orientasi pra penempatan). Ini harus ada sinkronisasi dan kita harus banyak diskusi dengan BP2MI," kata Artanto.

Artanto menjelaskan aparat kepolisian berkoordinasi dengan UPT BP2MI mengenai faktor yang menyebabkan ratusan calon TKI tersebut gagal diberangkatkan ke Malaysia. Pihaknya mendapatkan informasi untuk pemberangkatan TKI ke luar negeri aturannya melalui single entry visa.

"Ini baru informasi. Ini harus kita sinkronisasi dulu. Kita harus sinkronisasi dulu kesepahamannya seperti apa. Supaya tidak terjadi masalah berlanjut," terangnya.

Berdasarkan data yang diperoleh ada 203 calon TKI asal NTB yang akan berangkat ke luar negeri. Namun sebanyak 143 orang datanya masih entry di sistem BP2MI. "Polisi sudah memahami persoalan awal. Ilegal atau legal kita harus dalami dulu," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala UPT BP2MI NTB Abri Danar Prabawa menjelaskan dokumen-dokumen yang sudah dimasukkan calon TKI ke dalam sistem penempatan PMI secara online harus di-approval oleh BP2MI. Menurutnya, ada beberapa dokumen calon TKI yang harus disesuaikan sehingga pemberangkatan mereka harus ditunda.

"Jadi bukan dibatalkan, mereka tertunda (pemberangkatannya). Ini untuk memberikan perlindungan yang maksimal pada mereka," terang Abri, Selasa (31/5/2022).

Pihaknya ingin memastikan semua dokumen calon TKI sudah benar. Dan mereka dipastikan sampai di negara penempatan terlindungi. Ia menyebut ada dokumen PMI yang belum sesuai sehingga keberangkatannya ditunda.

"Kalau P3MI mengajukan OPP kita proses. Kalau ada dokumen yang kurang kita suruh lengkapi. Sekarang kita nunggu approval dari BP2MI. Karena Malaysia baru dibuka. Kita harus memastikan apakah ada perlindungan yang lebih baik lagi," ujarnya.

Ia menyebut baru ada 125 PMI yang sudah masuk datanya ke sistem online. Tinggal menunggu persetujuan dari BP2MI. Setelah disetujui, barulah dilakukan OPP. "Intinya setiap dokumen kita pastikan betul-betul valid dan memberikan perlindungan kepada PMI," tandas Abri.