PKL Dilarang Jualan di Trotoar Jalan Kota Mataram, Ada Zonasinya!

Menurut M Saleh, dalam kegiatan penertiban itu pihaknya turun dengan tim penertiban terpadu dari Satpol PP dan Dinas Perdagangan (Disdag). Diakuinya, pedagang yang menggunakan fasilitas trotoar ini hampir merata di sejumlah ruas jalan di Kota Mataram.

Namun, titik yang paling parah adalah di Jalan Airlangga, Majapahit, Jalan Sriwijaya, dan Jalan Suprapto. Pasalnya, pada ruas jalan tersebut kondisinya sudah cukup parah sehingga harus segera ditertibkan bersama tim terpadu, agar tidak berpotensi mengganggu arus lalu lintas.

"Karena itu, kita sekarang sedang mengoptimalkan pengawasan dan penertiban terpadu di empat lokasi tersebut bersama Disdag dan Satpol PP," kata Saleh.

Khusus untuk pedagang di Jalan Majapahit, kata Saleh, mereka diberikan pengecualian dengan hanya dibolehkan beroperasional mulai sore sampai malam.

"Kita tidak diizinkan mereka berjualan pagi sampai siang. Jika ditemukan, kita
tertibkan," kata Saleh.

Pengecualian itu diberikan karena ada lahan yang bisa dimanfaatkan. Namun kebijakan itu hanya diberikan sementara, hingga menunggu hasil pemetaan zonasi PKL yang boleh dan tidak boleh oleh Dinas Perdagangan.

"Harapannya, pemetaan yang dilakukan Disdag bisa segera rampung, agar PKL bisa tertata dan tidak lagi menggunakan fasilitas umum," ujarnya.

Dinas Perdagangan Kota Mataram menyiapkan konsep zonasi bagi PKL sebagai upaya penataan keberadaan PKL di kota itu. "Zonasi PKL sebagai dasar acuan kita untuk
penegakan aturan," kata Sekretaris Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram Syamsul Irawan.

Pernyataan itu disampaikan menyikapi semakin maraknya PKL-PKL yang membuka lapak hampir di setiap ruang fasilitas umum, termasuk bahu dan badan jalan yang dinilai berpotensi mendatangkan pembeli.

Lapak PKL itu terlihat di Jalan Airlangga, Majapahit, Pejanggik, bahkan kini di jalan pinggiran kota seperti Jalan Lingkar Selatan, dan TGH Faisal yang jumlahnya terus bertambah.

"Karenanya, setelah ada penetapan zonasi kita bersama aparat terkait bisa lebih mudah melakukan penataan dan penertiban," katanya.

Sejauh ini, Syamsul belum dapat menargetkan kapan zonasi PKL itu rampung. Sebab saat ini pihaknya sedang menunggu penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang masih dibahas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram.

Informasinya dari enam kecamatan yang ada, RDTR yang sudah selesai sudah empat kecamatan dan tersisa dua kecamatan yang masih dibahas. Harapannya, RDTR itu bisa rampung tahun ini agar zonasi PKL juga bisa segera dibahas.

"Kalau zonasi PKL kita bahas duluan, akan sia-sia sebab zonasi harus disinkronkan dengan RDTR agar tidak tumpang tindih," katanya.

Menurut dia, nantinya zonasi PKL di Kota Mataram akan mencakup tiga zona. Pertama, zona merah yang artinya areal tersebut harus steril dari aktivitas pedagang apapun dan PKL. Kedua, zona kuning untuk aktivitas PKL buka tutup atau saatsaat tertentu, dan ketiga, zona hijau dimana PKL dibolehkan berjualan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Lebih jauh, untuk penegakan aturan zonasi atau penertiban PKL ke depan, pemerintah kota akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, seperti Satpol PP, Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM, camat, dan lurah yang memiliki warga.

"Kita tidak asal tertibkan, tapi harus ada solusi untuk pengganti lapak pedagang dulu agar pedagang tetap bisa melanjutkan aktivitas ekonominya," katanya.

Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini, katanya, tidak ingin mematikan usaha masyarakat, apalagi saat ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19, dan beralih berwirausaha.

"Jangan sampai kita terlalu keras atau kaku dalam penegakan aturan, tapi masyarakat kita kelaparan," kata Syamsul.