Pj Wali Kota Bima: Aksi Blokir Jalan Bikin Investor Takut ke Bima

Kepala Dinas PUPR NTB ini akan dilantik menjadi Pj Wali Kota Bima menggantikan Muhammad Lutfi yang berakhir masa jabatannya pada hari ini, Selasa (26/9/2023). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavianmenetapkan Kepala Dinas PUPR NTB Mohammad Rum menjadi Pj Wali Kota Bima berdasarkan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3-3949 Tahun 2023.

Rum akan dilantik menjadi Pj Wali Kota Bima bersama Pj Bupati Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik di Mataram, Selasa (26/9/2023) hari ini. Pj Wali Kota Bima dan Pj Bupati Lombok Timur akan dilantik oleh Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi.

Sebagai pimpinan kepala daerah di masa transisi ini, Rum mengatakan kondusivitas wilayah menjadi atensi serius. Setelah dilantik, dirinya akan bersilaturahmi dengan pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, TNI dan Polri. Harapannya, Kota Bima benar-benar kondusif.

"Hal seperti itu (aksi blokir jalan), kita perlu tegas. Jangan sampai ada negara dalam negara. Jangan sampai masyarakat kayak hukum rimba. Sehingga kita harus dekati baik-baik, lakukan pendekatan dengan humanis. Kalau gak bisa dirangkul, kita selesaikan saja. Kan banyak masyarakat kita membutuhkan suasana nyaman ketimbang keributan, " kata Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) NTB ini.

Selain itu, hal pertama yang dilakukan usai dilantik menjadi Pj Wali Kota Bima, Rum akan melakukan reformasi birokrasi. Ia melihat birokrasi di Pemkot Bima tidak kondusif. Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima. Bahkan Wali Kota Bima kabarnya telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.

Rum mendengar, sehari menjelang lengser, Wali Kota Bima Muhammad Lutfi, justru melakukan mutasi pejabat. Menurutnya, mutasi pejabat harus mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan izin Mendagri. Dalam menjalankan roda pemerintahan di masa transisi ini, Rum menyatakan dirinya butuh tim birokrasi yang solid dalam membangun Kota Bima.

"Karena jabatan saya sebagai Pj Wali Kota hanya satu tahun, gak punya waktu banyak. Saya harus segera bekerja sehingga timnya orang-orang yang punya kompetensi, integritas dan loyalitas, " kata Rum.

Ia mengatakan akan ada perombakan pejabat yang segera dilakukan. Perombakan pejabat akan dilakukan sesuai kebutuhan.

"Ada perombakan pejabat tapi mungkin minimalis sesuai kondisi dan tetap kita harus mengacu serta izin dari Mendagri," ucap Rum.

Untuk mempercepat geliat ekonomi masyarakat di Kota Bima, tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Sehingga butuh keterlibatan pihak swasta atau investor. Sebagai daerah yang dekat dengan destinasi super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), konektivitas kedua wilayah harus lancar.

Selama ini, persoalan yang dihadapi, belum ada penerbangan langsung dari Bima - Labuan Bajo. Padahal kedua daerah lokasinya berdekatan. Masyarakat Bima yang ingin ke Labuan Bajo, harus lewat Bali apabila menggunakan moda transportasi udara. Begitu juga masyarakat yang ada di Pulau Lombok, harus naik pesawat lewat Bali menuju Labuan Bajo.

"Makanya saya akan coba nanti akan ada akses Bima - Labuan Bajo. Apakah nanti kita lakukan dengan subsidi penerbangan, gak masalah. Kita memakai APBD, sehingga ada geliat ekonomi yang tumbuh di Kota Bima. Kita ciptakan suasana biar Kota Bima banyak dikunjungi orang," ujar Rum.

Menurutnya, wisatawan yang ramai berkunjung ke Labuan Bajo bisa ditarik ke Kota Bima. Caranya membuat, selain membuka konektivitas penerbangan, juga menjual paket wisata Labuan Bajo - Bima - Mandalika.

"Sehingga konektivitas ini akan kita perjuangkan. Saya juga akan bicara dengan Bupati Bima dan Dompu. Karena sekarang ini mau ke Labuan Bajo lewat Bali. Kita saja orang Lombok lewat Bali juga sehingga cost-nya tinggi sekali," terang Rum.