Pj Wali Kota Bima: Aksi Blokir Jalan Bikin Investor Takut ke Bima
Mataram, IDN Times - Persoalan kondusivitas daerah menjadi atensi Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Mohammad Rum. Kondisi daerah yang aman, nyaman dan kondusif menjadi pertimbangan investor berinvestasi ke Kota Bima.
Seringnya terjadi aksi unjuk rasa dengan memblokir jalan membuat investor takut menanamkan modalnya di Kota Bima. Menurutnya tak mengherankan, realisasi investasi yang paling rendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima.
"Saya sudah sempat ketemu investor yang akan masuk ke Kota Bima, cuma mereka mengatakan kita ngeri masuk Bima, sedikit-dikit blokir jalan," ungkap Rum dikonfirmasi IDN Times di Mataram, Senin (25/9/2023).
1. Strategi mewujudkan Kota Bima yang kondusif
Kepala Dinas PUPR NTB ini akan dilantik menjadi Pj Wali Kota Bima menggantikan Muhammad Lutfi yang berakhir masa jabatannya pada hari ini, Selasa (26/9/2023). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavianmenetapkan Kepala Dinas PUPR NTB Mohammad Rum menjadi Pj Wali Kota Bima berdasarkan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3-3949 Tahun 2023.
Rum akan dilantik menjadi Pj Wali Kota Bima bersama Pj Bupati Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik di Mataram, Selasa (26/9/2023) hari ini. Pj Wali Kota Bima dan Pj Bupati Lombok Timur akan dilantik oleh Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi.
Sebagai pimpinan kepala daerah di masa transisi ini, Rum mengatakan kondusivitas wilayah menjadi atensi serius. Setelah dilantik, dirinya akan bersilaturahmi dengan pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, TNI dan Polri. Harapannya, Kota Bima benar-benar kondusif.
"Hal seperti itu (aksi blokir jalan), kita perlu tegas. Jangan sampai ada negara dalam negara. Jangan sampai masyarakat kayak hukum rimba. Sehingga kita harus dekati baik-baik, lakukan pendekatan dengan humanis. Kalau gak bisa dirangkul, kita selesaikan saja. Kan banyak masyarakat kita membutuhkan suasana nyaman ketimbang keributan, " kata Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) NTB ini.