Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Gita klaim para kepala OPD-nya mengalami trauma pada pagelaran MXGP tahun-tahun sebelumnya di mana mereka terkesan "dipaksa" untuk membeli tiket menonton balapan. Menurutnya, para kepala OPD merasa takut akan terjerat kasus hukum dalam prosesnya.
Salah satu contohnya, kasus korupsi PT Anugerah Mitra Graha (AMG) di mana peruntukannya terdapat dana yang digunakan untuk pembelian tiket MXGP tahun 2022.
Dalam kasus tersebut, seorang pejabat dari Dinas ESDM NTB yang ditetapkan sebagai terdakwa meminta uang kepada pimpinan PT AMG sebesar Rp50 juta untuk pembelian tiket MXGP. Namun, hanya sejumlah Rp35 juta yang diberikan.
"Ada ketakutan bahwa dalam pelaksanaan MXGP kali ini, Kepala Dinas akan kembali diminta untuk membeli tiket dengan imbalan gratis. Trauma itu masih membayangi para Kepala OPD," ungkap Gita.
Gita menegaskan bahwa Pemprov NTB tidak ingin terlibat dalam event internasional yang berpotensi bermasalah. Mengingat gelaran MXGP di tahun-tahun sebelumnya masih menyisakan berbagai masalah, termasuk utang yang belum diselesaikan.
Pada gelaran MXGP Lombok di Sirkuit Selaparang tahun 2023, misalnya, nama Pemprov NTB digunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan eks Bandara Selaparang sebesar Rp700 juta. Selain itu, penyelenggara acara juga masih berutang ratusan juta kepada IMI Pusat.