Mataram, IDN Times - Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin mengingatkan pentingnya netralitas bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada 2024. Hassanudin meminta seluruh ASN di lingkup Pemprov NTB untuk berkomitmen menjaga netralitas sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Bagi ASN, menjaga netralitas adalah hal yang utama. Saya akan kawal dan laksanakan ini dengan sebaik-baiknya," tegas Hassanudin usai rapat pimpinan di Kantor Gubernur NTB, Selasa (2/7/2024).
Rapat pimpinan tersebut dihadiri oleh Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi, dan seluruh Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Hassanudin meminta seluruh jajaran untuk mengantisipasi berbagai isu potensial di NTB, seperti persoalan kekeringan, peredaran narkoba, pelaksanaan Pilkada serentak 2024, event nasional dan internasional seperti MotoGP Mandalika 2024, pelaksanaan PON di Sumut-Aceh, serta isu pernikahan dini dan stunting di NTB.
Hassanudin mengajak seluruh Kepala OPD untuk melanjutkan capaian dan prestasi yang telah dicapai oleh pimpinan sebelumnya. Untuk program-program yang masih belum optimal, ia mengajak seluruh Kepala OPD untuk bersinergi agar target pembangunan dapat tercapai.
Hassanudin memuji pelaksanaan program dan kegiatan di bawah kepemimpinan Pj Gubernur NTB sebelumnya, Lalu Gita Ariadi, yang dinilainya telah berjalan dengan baik. Ia berkomitmen untuk melanjutkan program-program baik tersebut demi kemajuan NTB.
Selain itu, Hassanudin juga mengajak semua pihak untuk ikut memberantas judi online. Menurutnya, semua stakeholder harus berperan aktif dalam hal ini.
"Apa yang sedang berkembang di masyarakat harus kita respons. Sehingga masyarakat NTB tidak terpengaruh dengan judi online," tandasnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB Ruslan Abdul Gani juga menekankan pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada 2024. Netralitas ini tidak hanya berlaku bagi ASN tetapi juga bagi TNI dan Polri.
"Netralitas antara TNI/Polri dan ASN berbeda. ASN boleh memilih, tetapi TNI/Polri tidak boleh memilih," jelas Ruslan.
Masyarakat juga dapat melaporkan ASN yang tidak netral dalam Pilkada serentak 2024 ke Bawaslu. Laporan tersebut akan dikaji dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
"Masyarakat silakan melapor ke Bawaslu. Laporan tersebut akan diklarifikasi untuk memastikan apakah benar ada pelanggaran netralitas," terang Ruslan.