Picu Tingginya Angka Kemiskinan, 7.100 Rumah Korban Gempa di Lombok Utara Belum Ditangani

09 Jun 2025, 19:22 WIB

Muhammad Nasir

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Intinya sih...

Pemda Lombok Utara disarankan buat proposal ke pemerintah pusat
Butuh anggaran Rp350 miliar untuk penanganan 7.100 unit rumah korban gempa
Picu tingginya angka kemiskinan di Lombok Utara karena banyaknya rumah korban gempa yang belum ditangani

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Mataram, IDN Times - Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menyebutkan sebanyak 7.100 unit rumah korban gempa bumi pada 2018 belum ditangani hingga 2025 ini. Pemda Lombok Utara berharap Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) dapat melakukan intervensi penanganan ribuan rumah korban gempa yang belum tertangani hingga saat ini.

"Bahwa persoalan gempa belum selesai. Yang tidak selesai adalah 7.100 rumah itu. Itu sisa rumah yang rusak saat gempa. Tapi Alhamdulillah 50 ribu rumah sudah selesai diperbaiki," kata Najmul di Mataram, Senin (9/6/2025).

1. Pemda Lombok Utara disarankan buat proposal ke pemerintah pusat

Kawasan pengentasan RTLH di Kampung Semanggi, Solo. (IDN Times/Larasati Rey)

Najmul mengatakan dia sudah menyampaikan kondisi tersebut ke Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah saat rapat koordinasi bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Mataram, Minggu (8/6/2025). Dia mengatakan persoalan rumah korban gempa yang belum tertangani sebanyak 7.100 unit tidak bisa diselesaikan dengan skema biasa.

Namun perlu dilakukan intervensi khusus dengan dukungan penanganan pemerintah pusat. "Harus ada intervensi yang kuat. Pak Wamen mengatakan rupanya Lombok Utara tak bisa kita selesaikan dengan skema biasa, tetapi kami disarankan membuat proposal ke pemerintah pusat," tuturnya.

2. Butuh anggaran Rp350 miliar

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Najmul menyebutkan butuh anggaran sekitar Rp250 miliar untuk penanganan 7.100 unit rumah korban gempa. Untuk menyelesaikan penanganan rumah korban gempa, Pemda Lombok Utara harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp50 miliar per tahun lewat APBD.

Sementara, APBD Lombok Utara tidak cukup untuk mengalokasikan anggaran sebesar itu. "Maka kami sangat membutuhkan bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah pusat yang kami harapkan mengintervensi dalam waktu cepat karena jumlahnya besar," harapnya.

3. Picu tingginya angka kemiskinan di Lombok Utara

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Najmul mengungkapkan masih banyaknya rumah korban gempa yang belum tertangani menjadi pemicu tingginya angka kemiskinan di Lombok Utara. Apa yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahwa Lombok Utara merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di NTB.

"Saya sampaikan ke pak Wamen dan pak Gubenur, jangan heran ketika Lombok Utara disebut oleh Mendagri sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi. Karena angka kemiskinan ini salah satu ukurannya indeks kualitas hunian atau perumahan. Maka ketika hampir 100 persen rumah di Lombok Utara itu rusak karena gempa maka sangat berpengaruh terhadap angka kemiskinan," jelasnya.

Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 di Kabupaten Lombok Utara mengalami penurunan sebesar 1,84 persen menjadi 23,96 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Utara tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 23,96 persen, menurun 1,84 persen poin terhadap Maret 2023.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Utara tahun 2024 terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 56,43 ribu orang, berkurang 3,7 ribu orang terhadap Maret 2023. Sedangkan garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp594.789,-/kapita/bulan meningkat sekitar Rp38.327,-/kapita/bulan.