PHK Ratusan Honorer Pemprov NTB Berpotensi Menambah Jumlah Pengangguran

Wahyudin menyarankan supaya ratusan tenaga honorer yang terancam kena PHK agar diberikan pelatihan wirausaha atau skill. Sehingga mereka tidak menjadi pengangguran baru ketika Pemda mengambil kebijakan PHK.

"Supaya mereka tidak saja mencari pekerjaan tapi menciptakan pekerjaan. Akan lebih bagus mereka itu dibina, dikasih stimulan dana untuk menciptakan lapangan kerja. Mereka diberikan skill," ujar Wahyudin.

Sebanyak 518 pegawai non-ASN atau honorer lingkup Pemprov NTB terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2026. Ratusan tenaga honorer tersebut tak bisa diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu lantaran tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Berdasarkan data BKD NTB, hasil seleksi PPPK Tahap I dan Tahap Il pada data BKN terdapat 9.542 orang Pegawai non-ASN yang berpotensi diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Dengan rincian prioritas (status R2, R3, R3/b, R3/T) sejumlah 5.909 orang. Kemudian Non Prioritas (status R4, R5, Atas Permintaan Sendiri (APS), Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 3.633 orang.

Dari hasil pemetaan, verifikasi dan validasi terhadap Pegawai non-ASN yang dilakukan BKD NTB dengan memperhatikan status aktif bekerja, dan sumber anggaran gaji yang bersangkutan. Pegawai non-ASN yang berpotensi diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) masing-masing Kepala Perangkat Daerah sejumlah 9.452 orang.

Dengan rincian PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 5.840 orang dan PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 3.612 orang.

Kemudian hasil pemetaan sumber anggaran gaji Pegawai non-ASN Pemprov NTB tahun anggaran 2025 diperoleh data. Sebanyak 8.027 orang digaji lewat APBD NTB dan 264 orang dari APBN. Sebanyak 264 orang yang digaji dari APBN dengan rincian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 196 orang, Dinas Pertanian dan Perkebunan 18 orang, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 49 orang, Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi NTB 1 orang.

Kemudian sebanyak 551 orang digaji lewat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan rincian Rumah Sakit Umum Daerah383 orang, Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir 102 orang, Rumah Sakit Mandalika 2 orang, RSJ Mutiara Sukma 64 orang.

Selain itu, ada juga sumber penggajiannya dari komite, bantuan operasional sekolah (BOS) dan lain-lain sebanyak 681 orang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Kemudian tidak ada sumber anggaran berasal dari R5 yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan mengundurkan diri Atas Permintaan Sendiri (APS) serta Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 19 orang.

Wahyudin mengingatkan penduduk setengah pengangguran di NTB juga perlu menjadi atensi pemerintah daerah. Penduduk setengah pengangguran adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

Data BPS NTB, penduduk yang setengah pengangguran pada Februari 2025 sebesar 19,64 persen. Artinya, dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar 20 orang yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam per minggu, dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Dibandingkan Februari 2024, tingkat setengah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 4,23 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2025, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 16,22 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 24,03 persen. Jika dibandingkan Februari 2024, tingkat setengah pengangguran laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,87 persen poin dan 8,54 persen poin.

"Walaupun sekarang dia dirumahkan tapi ada kerjaan lain tetap bekerja kita anggap. Survei kami dua kali setahun kaitan dengan pengangguran yaitu Februari dan Agustus. Agustus kemarin sudah kita lakukan survei, hasilnya nanti bulan Oktober," jelasnya.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2025, jumlah angkatan kerja di NTB sebanyak 3,19 juta orang. Angkanya naik 160,28 ribu orang dibanding Februari 2024. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 2,53 persen dibanding Februari 2024.

Wahyudin menyebutkan penduduk NTB yang bekerja sebanyak 3,09 juta orang, meningkat sebanyak 157,80 ribu orang dari Februari 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 75,92 ribu orang.

Pada Februari 2025 sebanyak 870,88 ribu orang atau 28,20 persen bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 1,49 persen poin dibanding Februari 2024. Sementara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2025 sebesar 3,22 persen, turun 0,08 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024.

Komposisi angkatan kerja di NTB pada Februari 2025 terdiri dari 3,09 juta penduduk bekerja dan 102,63 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2024, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja, dan pengangguran masing-masing bertambah sebanyak 160,28 ribu orang, 157,80 ribu orang, dan 2,48 ribu orang.

Pada Februari 2025, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 2,22 juta orang atau 71,80 persen, sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 870,88 ribu orang atau 28,20 persen. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal pada Februari 2025 naik sebesar 1,49 persen jika dibandingkan Februari 2024.