PGRI NTB Tolak Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS

Yusuf menjelaskan bahwa dana BOS yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk membiayai operasional sekolah hingga mencapai 8 standar nasional pendidikan. Apalagi jika dana BOS digunakan untuk membiayai program makan siang gratis, akan berdampak negatif pada pencapaian 8 standar nasional pendidikan di NTB.

"Kalau program makan siang gratis dilaksanakan pemerintah di tahun 2025, harusnya ditambah anggaran dana BOS. Minimal anggaran satu kali makan gratis dalam setahun itu ditambah anggaran dana BOS dari yang ada sekarang," ucapnya.

Program Makan Siang Gratis ini membutuhkan dana APBN yang cukup besar, yakni mencapai Rp400 Triliun. Tim Pakar Prabowo dan Gibran telah mengkalkulasi biaya program prioritas makan siang gratis bagi anak sekolah, balita, dan wanita hamil untuk tahun pertama pada 2025.

Untuk tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran, nilai program ini telah dihitung dan mencapai Rp100 triliun-Rp120 triliun. Jumlah ini akan dibagikan untuk siswa dari tingkat TK-SMP di berbagai daerah di Indonesia.

Di NTB sendiri, jumlah peserta didik tingkat TK hingga SMP berdasarkan data pokok pendidikan semester genap 2023/2024 sebagai berikut: TK (81.772 orang), SD (170.480 orang), dan SMP (115.132 orang).

"Kalau diberikan Rp15.000 per anak, dikalikan satu tahun, dana BOS ditambah sebesar itu, bisa. Tapi kalau menggunakan anggaran dana BOS yang sama, kami tidak setuju dengan program yang diluncurkan. Bagaimana membiayai operasional sekolah kalau program makan siang gratis menggunakan dana BOS," kata Yusuf.

Yusuf menjelaskan bahwa dana BOS yang ada saat ini masih tidak mencukupi untuk membiayai operasional sekolah, terlebih jika digunakan untuk membiayai program makan siang gratis. Sejauh ini, belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait program ini.

"Kalau ada nanti petunjuk dari pusat, saya yakin akan ditambah dengan anggaran untuk makan siang gratis. Tapi dengan kondisi anggaran dana BOS yang sekarang, program makan siang gratis itu tidak mungkin terjadi," katanya.

Dana BOS yang diberikan pemerintah ke masing-masing sekolah digunakan untuk membiayai operasional dalam mencapai 8 standar nasional pendidikan. Penggunaan dana BOS mengacu kepada raport pendidikan masing-masing daerah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.

"Dari raport pendidikan itu dibedah menjadi perencanaan berbasis data. Jadi raport pendidikan dijadikan acuan untuk merencanakan apa yang harus dikerjakan oleh sekolah. Database-nya dari situ," jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Yusuf menyatakan pihaknya belum berani melakukan uji coba program makan siang gratis di Kota Mataram karena belum ada arahan dari Kemendikbud maupun instruksi dari kepala daerah. Selain itu, regulasi mengenai program makan siang gratis juga belum jelas.

"Kecuali ada perintah dari Pemkot Mataram untuk melakukan uji coba, baru kita berani. Tetapi kalau belum ada regulasi dan instruksi, kami di Dinas Pendidikan tidak akan berani," tandasnya.

Yusuf mengungkapkan pihaknya lebih menganjurkan murid SD dan SMP untuk membawa makanan dari rumah bagi yang tidak sempat sarapan. Ia mengatakan program sarapan bersama pernah dilakukan beberapa sekolah di Kota Mataram, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi.

Salah seorang wali murid di wilayah Kecamatan Labuapi Lombok Barat, Yeyen (41), mengatakan sebaiknya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan gratis daripada program makan siang gratis. Menurutnya, siswa dapat membawa bekal makan siang dari rumah.

Yeyen menyebut bahwa biaya sekolah saat ini untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) cukup mahal, meskipun tidak ada biaya pendidikan yang ditarik pihak sekolah. Tetapi untuk buku mata pelajaran harus dibeli oleh peserta didik setiap semester. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli seragam sekolah dan perlengkapan olahraga yang bisa mencapai Rp2 juta.