Perkosa Anak Bawah Umur di Bima Dituntut 7 Tahun, Keluarga Protes

Ferdiansyah mengatakan, jaksa setengah hati dalam memberikan efek jera pada pelaku. Besaran tuntutan JPU ini tidak sesuai dengan penghargaan diterima aparat penegak hukum Bima pada tahun 2020 lalu. 

Saat itu, mereka memperoleh penghargaan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia. 

Jika melihat dakwaan tuntutan yang disampaikan jaksa dalam persidangan pada tanggal 28/12/2021 di Pengadilan Negeri Bima. Pihak keluarga korban menilai tuntutan Jaksa terlalu rendah dan sangat tidak sebanding dengan efek psikologis yang ditimbulkan pada korban akibat kejadian ini.

Mengingat kasus asusila yang cukup tinggi terjadi di daerah Bima.

“Termasuk pelaku pencabulan anak di bawah umur sangat berbahaya berada di tengah masyarakat,” katanya.

Mewakili keluarga korban, Fedriansyah mengatakan, pelaku semestinya memperoleh hukuman yang setimpal. Aparat hukum Bima pun diminta agar tidak bermain-main dalam kasus hukum pencabulan anak di bawah umur.

“Tuntutan hukuman agar menjadi efek jera yang berat bagi oknum asusila dan sebagai peringatan keras daiam upaya memberantas penyakit sosial di masyarakat,” tegasnya.

Fedriansyah menjelaskan, pelaku memerkosa korban di toko miliknya yang berjarak  selang 5 rumah dari tempat tinggal korban.

Ada pun modus yang dilancarkan pelaku selama ini sering mengembalikan uang belanjaan anak kecil, memberikan makanan, minuman atau barang apa saja yang ada di toko, setelah menjebak korban dengan rayuan dan iming-iming uang.

“Korban ditarik di dalam bilik untuk melancarkan aksi bejatnya dan memberikan uang kepada korban pada saat pulang,” katanya.

Pelaku telah memiliki Istri inisial Y (44) dan tidak berada di lokasi sehingga tidak mengetahui aksi bejat suaminya. Namun Y mengetahui bahwa pelaku memiliki anak hasil perselingkuhan dengan perempuan inisial S (40).

Dalam proses penyidikan diketahui pelaku kerap melakukan pencabulan terhadap anak-anak lain. 

“Adik dan sepupu korban inisial K (12), A (7). I (12), R (12), dan M (10) dikasih uang setelah itu diraba-raba area sensitifnya namun tidak berani bercerita dan terungkap pengakuan tersebut setelah kasus ini di bawah ranah persidangan,” katanya.

Kini, korban belum mendapat perhatian dan pendampingan serius dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kabupaten Bima dan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Dinas Sosial Kabupaten Bima.

“Ini otomatis menjadi catatan,” tegasnya.