Peringatan Isra' Mi'raj, Gubernur NTB Serukan Setop Perusakan Hutan

16 Jan 2026, 08:29 WIB

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. (dok. Pemprov NTB))

Mataram, IDN Times - Pemprov NTB menggelar peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB di Kota Mataram, Kamis malam (15/1/2026). Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti kerusakan lingkungan sebagai faktor utama terjadinya bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di NTB.

Dia menyerukan pentingnya menghentikan atau menyetop praktik perusakan hutan di NTB dan serta menghidupkan kembali semangat gotong royong. “Kerusakan alam yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada bencana di kemudian hari. Tidak ada pilihan lain selain memperbaiki dan menghijaukan kembali lingkungan,” kata Iqbal.

1. Gubernur ajak jemaah menjadi duta lingkungan

Jemaah masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB pada peringatan Isra' Mi'raj di Mataram, Kamis malam (15/1/2026). (dok. Pemprov NTB)

Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu menegaskan bahwa kondisi hutan yang rusak harus diperbaiki. Dia meminta agar hutan yang rusak dihijaukan kembali.

Iqbal juga mengajak para jemaah untuk menjadi duta pelestarian lingkungan demi keberlanjutan alam dan keselamatan generasi mendatang.

2. Perkuat solidaritas sosial dan kepedulian lingkungan

Rumah warga yang terendam banjir di Kabupaten Dompu. (dok. BPBD NTB)

Iqbal mengajak masyarakat memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian lingkungan dalam peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Dia mengatakan Isra’ Mi’raj bukan sekadar peringatan sejarah, melainkan momentum memperkuat keimanan yang diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama, terutama di tengah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di NTB dan Indonesia.

“Allah tidak akan membebani hamba-Nya di luar kemampuannya. Bencana ini adalah ujian yang hanya bisa kita hadapi dengan solidaritas dan kebersamaan,” ujar Iqbal.

Dia juga mengajak masyarakat menunjukkan empati minimal melalui doa. Iqbal berharap proses pemulihan di daerah terdampak bencana banjir di NTB dapat segera berjalan sehingga aktivitas pendidikan dan ekonomi kembali normal.

3. Walhi sebut 60 persen hutan NTB dalam kondisi kritis

Kondisi hutan di kabupaten Bima, NTB. (IDN Times/Istimewa)

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTB mencatat sekitar 60 persen kawasan hutan dalam kondisi kritis. Di samping itu, terdapat 718 izin usaha pertambangan baik logam dan non logam yang merusak lingkungan di NTB.

Direktur Eksekutif WALHI NTB Amry Nuryadin mengingatkan bahwa kerusakan kawasan hutan di NTB sudah sangat kritis. Dari satu juta hektare luas kawasan hutan, sekitar 60 persen atau 600 ribu hektare dalam kondisi kritis.

Pemerintah daerah harus segera menyikapi kondisi ini dengan melakukan pemulihan atau recovery kawasan hutan. Dia menyebutkan, sangat marak aktivitas pertambangan baik yang legal maupun ilegal di kawasan hutan di NTB.

Kemudian pengembangan pariwisata seperti proyek kereta gantung Rinjani dengan luas kawasan hutan mencapai 500 hektare. Selain itu, banyak proyek strategis nasional (PSN) seperti pembangunan bendungan yang juga berada di kawasan hutan.

Ada juga pertanian monokultur tanaman jagung yang marak di Pulau Sumbawa. Seharusnya, pemerintah menjaga kelestarian dan tutupan hutan. Tetapi justru, agenda pembangunan banyak di kawasan hutan.

"Itu juga potensi-potensi yang juga harus direfleksikan oleh pemerintah daerah untuk diubah pola pembangunannya. Tidak kemudian pembangunan yang diorientasikan di kawasan hutan yang hari ini sudah kritis sampai 60 persen," jelas Amry.

Amry menyoroti semakin banyaknya izin usaha pertambangan di NTB. Data terbaru yang diperoleh terdapat 718 izin usaha pertambangan baik mineral logam dan non logam di NTB sampai 2025. Angkanya meningkat cukup signifikan dibandingkan 2023 lalu yang hanya 355 izin usaha pertambangan.

Selain kawasan hutan, pembangunan juga menyasar kawasan pesisir dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sudah ditetapkan pemerintah. Seharusnya, pemerintah daerah NTB melakukan refleksi terhadap agenda pembangunan di NTB, mengingat sudah banyak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Pulau Lombok dan Sumbawa.