Penyidik Kejati NTB Geledah Kantor ESDM NTB dan PT AMG

Kasi Penkum Kejati NTB Efrien Saputra mengatakan penyidik menggeledah 4 ruangan di Kantor Dinas ESDM NTB. Antara lain, ruangan Bidang Mineral dan Batubara, ruangan sekretariat termasuk ruangan Kepala Dinas ESDM NTB inisial ZA.

Sebanyak 8 penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Dinas ESDM NTB. Saat berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung.

Sementara itu, tim penyidik Pidana Khusus Kejati NTB juga melakukan penggeledahan di kantor PT. AMG di Lombok Timur. Sebanyak tiga penyidik melakukan penggeledahan yang dipimpin Kasi Penyidikan Kejati NTB Agus Sunaryo.

Kepala Dinas ESDM NTB inisial ZA telah diperiksa penyidik Pidana Khusus Kejati NTB sebanyak dua kali. Pemeriksaan dia sebagai saksi terakhir kali pada Selasa (7/3/2021).

Sebelumnya, pada Senin (13/2/2023), sejumlah pejabat daerah dan mantan pejabat diperiksa Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Pejabat yang diperiksa adalah Sekda NTB inisial LGA. Kemudian Bupati Lombok Timur inisial SA dan Mantan Bupati Lotim inisial HMA.

Penyidik Pidana Khusus Kejati NTB juga telah memeriksa pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB inisial ZA dan HB. Kemudian, Perwakilan Kantor Kementerian ESDM Provinsi NTB inisial MN. Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nomor : Print-01/N.2/Fd.1/2023 tanggal 18 Januari 2023.

Sebelumnya, Kepala Dinas ESDM NTB Zainal Abidin mengatakan bahwa pencabutan IUP mineral logam bukan menjadi kewenangan Pemprov NTB. Tetapi kewenangan terkait dengan IUP mineral logam sejak UU No. 3 Tahun 2020, menjadi kewengan pemerintah pusat.

Bupati Lombok Timur M. Sukiman Azmy atas kesepakatan masyarakat Pringgabaya, DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokipimda) sepakat meminta Gubernur NTB menghentikan kegiatan penambangan pasir besi di wilayah kecamatan Pringgabaya dengan mencabut dan membatalkan izin PT. AMG.

Kesepakatan tersebut menyusul kisruh penambangan pasir besi oleh PT. AMG yang dinilai meresahkan masyarakat. Perusahaan tersebut dinilai tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga merusak infrastruktur jalan yang telah dibangun pemerintah. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat sekitar melainkan pula merugikan negara. Selain itu, tidak ada kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Timur.