Pengangguran di NTB Didominasi para Lulusan Perguruan Tinggi

Ia mengungkapkan dari 80 ribu lebih yang menganggur, justru yang banyak menganggur adalah mereka yang lulus dari lembaga pendidikan tinggi. "Penyebabnya adalah karena yang berpendidikan tinggi cenderung gengsi jika bekerja tidak sesuai dengan gelar-nya," kata Aryadi.

Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan online, diketahui ada 12 ribu perusahaan di NTB dan 9.000 merupakan perusahaan mikro. Sementara perusahaan menengah dan besar hanya 726 perusahaan menengah, kurang dari 500 perusahaan besar dan sisanya tidak teridentifikasi.

"Artinya kesempatan kerja di NTB mayoritas adalah pekerja informal, pekerja rentan, dengan persentase 75,36 persen yaitu 2,05 juta orang dan hanya 600 ribuan
orang yang bekerja di sektor formal," terangnya.

Menurut dia, pada umumnya para pencari kerja khususnya angkatan kerja baru kebanyakan ingin menjadi PNS atau karyawan di perusahaan saja. Mereka belum begitu berpikir untuk membuka peluang usaha atau kesempatan kerja mandiri.

"Padahal untuk jadi orang hebat, tidak harus jadi PNS, jadi tenaga kerja mandiri (TKM) sukses malah jauh lebih hebat. Untuk meraih kesuksesan dibutuhkan proses. Segala sesuatu yang instan tentu tidak akan lama bertahan, karena dalam mempertahankan usaha atau karier dibutuhkan keahlian. Tanpa keahlian akan cepat runtuh usaha atau jabatan yang diraih," katanya.

Oleh karena itu, melalui TKM diharapkan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan meningkatkan produktivitas masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah.

Walaupun masih sedikit masyarakat yang berpikir untuk menjadi wirausahawan, namun dengan geliat ekonomi setelah pandemik yang semakin membaik setiap tahunnya, membawa pengaruh positif pada peningkatan jumlah TKM di NTB.

Aryadi menjelaskan dalam membangun usaha sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain keahlian yang kompeten, niat yang sungguh-sungguh, modal dan jaringan pemasaran.

Modal di sini bisa berupa modal finansial dan modal teknologi. Usaha yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan pasar ke depan dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

"Jangan membangun usaha yang tidak sesuai dengan keahlian karena akan menghasilkan produk yang tidak berkualitas. Jangan membangun usaha yang tidak sesuai kebutuhan pasar karena akan sulit dipasarkan," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya terus mendorong peningkatan jumlah TKM. Untuk meningkatkan jumlah TKM, pemerintah melalui lembaga pelatihan kerja seperti BLK/LLK
hadir untuk memberikan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan dunia industri agar dapat langsung terserap dunia industri atau mampu membuka usaha industri
sendiri.

Menurutnya, Pemprov NTB sudah membuat kebijakan untuk memaksimalkan kerja sama dan kolaborasi dengan DUDI dan seluruh pihak untuk mempersiapkan tenaga kerja agar terserap ke dunia industri dengan meluncurkan program inovasi PePADU Plus sejak 2021.

Melalui PePADU plus, pendekatan pelatihan diubah menyesuaikan kebutuhan dunia industri sesuai dengan Analisis Job Future. Peserta tidak hanya diberi pelatihan sesuai dengan permintaan industri, tetapi juga langsung praktik di dunia industri, sehingga ketika selesai pelatihan bisa langsung terserap di dunia industri. Dan jika tidak terserap akan diberikan bimbingan manajemen usaha dan bantuan peralatan agar bisa menjadi wirausaha.

"Kalau hanya dikasih modal tanpa pelatihan keterampilan dan manajemen usaha, besar kemungkinan nanti usahanya tidak balik modal. Sementara kalau hanya diberikan pelatihan tanpa terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja, maka akan menambah lebih banyak pengangguran. Karena itu dengan memberikan pelatihan dan bantuan alat usaha dirasa lebih bermanfaat daripada hanya melatih atau hanya memberikan modal usaha," katanya.