Pengamat Soroti 100 Hari Kepemimpinan Iron-Edwin di Lotim

02 Jun 2025, 21:27 WIB

ASN PPPK dan PNS Lotim yang menerima SK melakukan Selfi dengan Bupati Lotim Haerul Warisin (IDN Times/Ruhaili)

Lombok Timur, IDN Times – Masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin dan Edwin Hadiwijaya (Iron-Edwin), telah memasuki 100 hari pertama. Dalam periode ini, pasangan Iron-Edwin telah menjalankan sejumlah agenda yang dinilai cukup populis.

Salah satu program unggulan mereka adalah penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako senilai Rp40 miliar, serta bantuan modal bagi pelaku UMKM sebesar Rp20 miliar. Selain itu, pemerintah daerah juga menanggung iuran BPJS Kesehatan untuk warga kurang mampu dengan total anggaran mencapai Rp99 miliar.

Di sektor pendapatan asli daerah (PAD), Iron-Edwin mulai mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyasar sektor-sektor potensial yang sebelumnya belum tergarap optimal, seperti tambak udang dan hasil kelautan.

Sementara itu, di bidang birokrasi, Iron-Edwin telah melakukan mutasi pejabat eselon III dan mengambil langkah untuk mengembalikan pengelolaan pasar dari aparatur sipil negara (ASN) kepada pihak swasta.

1. Ingin membangun kepercayaan publik

Bupati Lotim, Haerul Warisin saat memberikan santunan kepada anak yatim (IDN Times/Ruhaili)

Menanggapi 100 hari kepemimpinan Iron-Edwin, pengamat kebijakan publik Lombok Timur, Dr. Muhammad Saleh, menilai bahwa sejumlah terobosan yang dilakukan di awal masa jabatan menunjukkan upaya kuat untuk membangun kepercayaan publik. Hal ini tercermin dari berbagai program bantuan sosial seperti pembagian sembako, bantuan modal bagi pelaku UMKM, serta pembiayaan iuran BPJS Kesehatan.

Namun, Saleh menegaskan bahwa jika hanya mengandalkan program bantuan sosial, kebijakan tersebut bisa terkesan dipaksakan.

"Masyarakat butuh bukti, bukan sekadar jargon 'Smart'. Bantuan sosial UMKM Rp20 miliar misalnya, terkesan dipaksakan dan kurang berdampak signifikan," ujarnya.

Sementara di bidang birokrasi, Saleh mengkritik belum terlihatnya implementasi meritokrasi dalam penempatan jabatan di pemerintahan.

"Kalau benar-benar ingin meritokrasi, tinggal jalankan Undang-Undang ASN dengan tegas. Jangan sampai proses seleksi hanya formalitas, tapi ujung-ujungnya tetap bergantung pada restu pemimpin," tegasnya.

2. 100 hari untuk persiapan menghadapi 5 tahun

Ribuan masyarakat Lotim menghadiri acara sertijab (IDN Times/Ruhaili)

Menurut Saleh, 100 hari bukanlah waktu yang ideal untuk menilai keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin. Oleh karena itu, ia menilai bahwa evaluasi terhadap kinerja 100 hari seharusnya tidak hanya berfokus pada program-program yang telah dijalankan, melainkan juga pada kesiapan pemerintahan dalam menghadapi tantangan lima tahun ke depan.

“Problemnya bukan di 100 hari. Ini tentang apa yang mereka persiapkan untuk lima tahun mendatang,” ujar Saleh.

Ia menegaskan bahwa 100 hari pertama seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat fondasi pemerintahan dan melakukan evaluasi internal.

Pemerintahan Iron-Edwin diharapkan tidak semata-mata mengandalkan program-program populis jangka pendek, melainkan juga mulai membangun kebijakan berkelanjutan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Ini saatnya mengevaluasi diri, menambah ‘amunisi’, dan menyiapkan strategi jangka panjang,” pungkasnya.

3. Bupati: tidak ada istilah program 100 hari

Bupati Lotim, Haerul Warisin saat menghadiri kegiatan Musrenbang (IDN Times/Ruhaili)

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menegaskan bahwa tidak ada istilah "program 100 hari" dalam kepemimpinannya. Meskipun banyak pihak menjadikan 100 hari sebagai tolok ukur awal kinerja, menurut Warisin, hal tersebut tidak relevan dalam konteks masa jabatan yang berlangsung selama lima tahun.

“Tidak ada istilah program 100 hari. Tapi yang jelas, kita akan mengukur kemampuan kerja kita dalam menyelesaikan persoalan dalam jangka waktu tiga bulan,” tegasnya.

Bupati menjelaskan bahwa dirinya lebih memilih pendekatan bertahap dalam mengevaluasi kebijakan dan program yang dijalankan. Ia pun meminta masyarakat dan semua pihak untuk tidak tergesa-gesa dalam memberikan penilaian atau kritik terhadap kebijakan yang baru diterapkan.

“Harapan saya kepada rekan-rekan dan masyarakat, ketika ada kebijakan yang mulai dijalankan, jangan langsung ditanggapi secara negatif. Biarkan program itu berjalan dulu. Lihat hasilnya dalam seminggu, dua minggu, atau sebulan. Kalau setelah sebulan program itu tidak berjalan baik, baru disampaikan kepada saya sebagai Bupati,” jelasnya.