Penertiban Alat Peraga Kampanye, Petugas pun Panjat Pohon Kelapa

Nurmayanti menjelaskan bahwa ini adalah pengalaman pertamanya sebagai Pengawas Pemilu. Ia rela memanjat pohon, bahkan tanpa alat pengaman, untuk mencopot APK yang terpasang di ketinggian sekitar 6 meter. Antusiasmenya sebagai seorang PTPS membuatnya nekat memanjat pohon kelapa guna penegakan aturan pemilu. 

"Demi antusiasme saya yang baru pertama kali terlibat dalam pemilu," ucap Nurmayanti, dikenal dengan sapaan akrab Nurma, pada hari Minggu (11/2/24).

Nurmayanti menceritakan bahwa ia dan empat temannya ditugaskan untuk mengawasi wilayah Desa Perian. Saat melihat APK terpasang di pohon kelapa, tanpa ragu ia langsung memanjat pohon tersebut untuk mencopot APK tersebut.

Meskipun hanya dia yang bisa memanjat di antara teman-temannya, ia melanjutkan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

"Pada dasarnya, saya hanya mengandalkan keberanian untuk langsung bertindak," tambahnya.

Antusiasme Nurmayanti dalam mencopot APK ini dipicu oleh kejengkelannya melihat banyaknya APK yang dipasang dengan cara dipaku di pohon. Tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 70 Ayat 1 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang larangan pemasangan APK.

"Kejengkelan saya melihat pelanggaran ini sangat besar. Sudah jelas dilarang tapi masih saja dilakukan," ujarnya kesal.

Sementara itu, Kordiv Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Lombok Timur Kasmayadi mengungkapkan, bahwa Bawaslu sebelumnya telah memberikan imbauan kepada setiap ketua partai untuk melakukan penertiban.

Namun demikian, imbauan tersebut dianggap tidak diindahkan dengan serius. Bahkan, mengingat pengalaman Pemilu sebelumnya, partai politik tidak mengambil tindakan penertiban hingga hari pemungutan suara.

"Kami sudah mengimbau sebelumnya, tetapi tampaknya imbauan kami diabaikan. Jika partai politik tidak bertindak, Bawaslu akan mengambil langkah tegas," ungkap Kasmayadi.

Lebih lanjut, Kasmayadi menegaskan bahwa penertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) dan Aparatur Penegak Hukum (APH).