Pendapatan Negara di NTB Capai Rp2,98 T, Didongkrak Aktivitas AMNT

Maryono menjelaskan, pajak perdagangan internasional mampu tumbuh fantastis, yaitu 501,93 persen dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan ini utamanya berasal dari pertumbuhan pajak ekspor yang tumbuh sebesar 570,05 persen. Kemudian juga pajak impor mengimbangi pertumbuhan positif dengan tumbuh sebesar 4,99 persen.

"Tingginya pertumbuhan pajak ekspor utamanya berasal dari aktivitas penambangan oleh PT AMMAN," jelasnya.

Sedangkan penerimaan PNBP mampu tumbuh sebesar 13,86 persen (y-o-y). Pertumbuhan ini didominasi oleh realisasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), dengan realisasi sebesar 43,7 persen dari target. Kemudian PNBP Lainnya juga memberikan andil dengan realisasi sebesar 92 persen dari target.

Penerimaan dari pendapatan BLU yaitu sebesar Rp140,60 miliar, sedangkan penerimaan dari PNBP Lainnya yaitu sebesar Rp159,99 miliar. Pendapatan BLU pada sisi pendidikan didominasi oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan pada Universitas Mataram sebesar Rp83,57 miliar.

Selain itu di sisi kesehatan, pendapatan BLU didominasi oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Bhayangkara Mataram sebesar Rp14,38 miliar.

Dari sisi belanja, kata Maryono, belanja negara di NTB mengalami pertumbuhan sebesar 4,08 persen yang didukung oleh membaiknya realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 7,84 persen (y-o-y) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 2,29 persen.

Belanja Pemerintah Pusat di NTB sampai dengan 30 April 2024 mencapai Rp2,708 triliun. Realisasi ini didominasi oleh belanja barang sebesar Rp1,188 triliun atau 32,49 persen dari pagu dan belanja pegawai sebesar Rp1,171 triliun atau 35,90 persen dari pagu.

Selain itu, belanja modal turut memberi andil pada Belanja Pemerintah Pusat atau Belanja Kementerian/Lembaga tersebut, yaitu sebesar Rp339,60 miliar atau 21,92 oersen dari pagu. Sementara, belanja bantuan sosial telah terealisasi sebesar Rp8,73 miliar dari pagu tahun 2024 sebesar Rp20,19 miliar.

Ia menjelaskan pertumbuhan belanja didorong oleh akselerasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satker-satker lingkup Provinsi NTB. Lima kementerian/lembaga dengan realisasi belanja tertinggi pada Provinsi NTB yaitu Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, BKKBN, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Pertahanan.

Maryono menambahkan penyaluran TKD di NTB sampai 30 April 2024, tumbuh tipis yaitu sebesar 2,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.Komponen TKD dengan penyaluran tertinggi yaitu Dana Desa, yang mencapai realisasi 47,8 persen dari pagu.

Sedangkan komponen TKD yang belum dilakukan penyaluran antara lain komponen hibah kepada Daerah dan DAK Fisik. Kontraksi realisasi terjadi pada komponen DBH dan DAK Nonfisik, dengan persentase kontraksi masing-masing sebesar 42,26 persen dan 1,86 persen.

"Kontraksi pada komponen DBH disebabkan oleh penurunan pagu penyaluran pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Penurunan pagu tersebut sebesar Rp1,74 triliun," sebutnya.

Sedangkan penyaluran DAU mengalami pertumbuhan sebesar 8,69 persen dan menjadi realisasi komponen TKD tertinggi, dengan realisasi sebesar Rp3,446 triliun. Selain DAU, DAK Nonfisik juga telah disalurkan sebesar Rp1,075 triliun, untuk bantuan operasional kesehatan, pendidikan, pelayanan kepariwisataan, serta operasional lainnya.

Komponen TKD lainnya yang sudah disalurkan yaitu Dana Desa, dengan realisasi sebesar Rp534,61 miliar untuk 920 desa. Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tahun 2024 sebesar Rp1,7 triliun. Sampai dengan 30 April 2024, belum terdapat realisasi atas komponen TKD tersebut.

Ia menjelaskan penyaluran DAK Fisik baru mulai dilaksanakan pada bulan Mei seiring dengan Perpres Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik serta PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik baru diundangkan pada akhir bulan April 2024.