Pemprov NTB Ungkap Alasan Tak Izinkan Kampanye Anies di Taman Budaya

Aidy menjelaskan dirinya sempat berkonsultasi dengan Penjabat Sekda NTB terkait permintaan penggunaan Taman Budaya untuk acara Desak Anies melalui sambungan telepon. PAidy juga mengaku tidak pernah bertemu dengan panitia yang mengajukan permintaan penggunaan Taman Budaya, tetapi komunikasi hanya lewat telepon.

"Arahan dari pimpinan karena Taman Budaya adalah fasilitas pemerintah, tidak diizinkan menggunakan. Agar bisa bersikap netral dan menghindari penilaian yang negatif terhadap proses pemilu kita ini," terangnya.

Aidy menambahkan ASN Pemprov NTB telah berikrar menjaga netralitas dalam pemilu 2024. "Maka fasilitasnya pun tetap kita jaga supaya tidak menimbulkan friksi-friksi yang aneh-aneh. Tentu ini berlaku juga bagi paslon lainnya," tandasnya.

Berbeda dengan Taman Budaya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dikpora) justru mengizinkan fasilitas pemerintah berupa GOR 17 Desember Turida Kota Mataram digunakan sebagai lokasi kampanye tertutup Capres Anies Baswedan. Kepala Dinas Dikpora NTB Tri Budiprayitno mengatakan GOR 17 Desember Turida Kota Mataram bisa disewakan.

"Kalau GOR sudah ada permohonan penggunaan oleh panitia. Kita merekomendasikan tempat itu bisa digunakan. Karena dimungkinkan untuk kampanye tertutup maka diberikan rekomendasi penggunaan. Kalau masalah izin keramaian dari kepolisian," kata Tri.

Pria yang biasa disapa Yiyit ini menyebutkan sejumlah sarana dan prasarana (sarpras) di bawah pengelolaan Dinas Dikpora NTB dapat digunakan untuk kegiatan kampanye. Di GOR 17 Desember ada tiga fasilitas yang dapat digunakan publik yaitu Stadion Utama, Padepokan Silat dan Sport Hall GOR 17 Desember.

Selain itu, ada juga Gelanggang Pemuda dan Lapangan Lawata Kota Mataram. "Itu sarpras yang memang menjadi bagian fasilitas pemerintah yang bisa digunakan publik dengan persyaratan tertentu, kita sewakan. Berlaku syarat dan ketentuan. Ada tarif sewanya untuk PAD bagi daerah," terangnya.

Kegiatan kampanye Anies Baswedan di GOR 17 Desember Turida Kota Mataram dihadiri ribuan peserta. Pada kegiatan kampanye tersebut, masyarakat banyak mengeluhkan soal mahalnya harga sembako, pupuk hingga masa tunggu haji yang mencapai 30 tahun.