Pemprov NTB Segera Buka Rekrutmen Komisioner KI, Gaji Rp15 Juta!

Zaini menyatakan Tim Pansel akan bekerja secara profesional dalam menjaring calon-calon Komisioner KI NTB periode lima tahun mendatang. Dia mengatakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB menekankan Tim Pansel bekerja dengan baik dan profesional.

Sehingga mendapatkan calon Komisioner KI NTB yang profesional juga. "Karena tantangan kedepan berat. Keterbukaan informasi ini hal yang esensial, hak masyarakat untuk tahu berdasarkan hukum. Itu menjadi salah satu bagian dari hak asasi manusia," trangnya.

Komisioner KI NTB kedepan diharapkan punya visi terkait keterbukaan informasi publik. Sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat. "Dengan meningkatnya itu, maka produk yang dibikin badan publik menjadi berkualitas, tepat sasaran dan efektif. Panduannya nanti UU yang mereka jalankan," tambahnya.

Zaini menegaskan seleksi Komisioner KI NTB terbuka bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat. Karena memang ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti kualifikasi pendidikan, dan pengalaman.

Pendaftar juga wajib membuat makalah yang akan dijadikan acuan oleh Tim Pansel untuk melihat visi dan misi pelamar dalam keterbukaan informasi publik di NTB. Dalam seleksi Komisioner KI NTB tahun ini, tidak mensyaratkan adanya rekomendasi dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) atau lainnya.

"Rekomendasi dari siapapun sebenarnya tidak ada. Kalau sebelumnya kami tidak tahu. Intinya, Tim Pansel ingin bekerja sebaik mungkin secara professional. Jadi pak gubernur juga menekankan hal itu. Ibu Wagub juga menekankan seleksi agar berjalan dengan baik dan profesional. Sehingga mendapatkan komisioner yang profesional," tandasnya.

Kepala Diskominfotik NTB sekaligus Wakil Ketua Panitia Seleksi Komisioner KI NTB Yusron Hadi menambahkan bahwa seleksi terbuka bagi siapa saja yang merasa memenuhi persyaratan, kapasitas dan kemampuan. Diharapkan komisioner KI NTB yang terpilih punya kemampuan dan kapasitas dalam rangka mendukung kerja-kerja Komisi Informasi yang lebih baik kedepan.

"Kerja komisioner ke depan bukan hanya berkutat seputaran sengketa informasi. Tetapi bagaimana meminimalisir terjadinya sengketa informasi, harus ada edukasi kepada semua pihak. Supaya keterbukaan informasi berlangsung dengan baik, di pemerintah maupun masyarakat pengguna informasi itu bertanggung jawab," katanya.

Yusron menjelaskan Tim Panitia Seleksi telah melakukan audiensi dengan Gubernur NTB, Wakil Gubernur NTB, Ketua DPRD NTB untuk mencari masukan terkait seleksi yang akan dilakukan. "Minggu depan kita akan bertemu dengan KI Pusat. Sehingga terakumulasi, semua pihak kita berkomunikasi untuk segera memulai proses seleksi ini," jelas Yusron.

Panitia Seleksi Komisioner KI NTB terdiri dari lima orang berasal dari berbagai unsur. Yaitu, Ketua Pansel Ahmad Zaini Rifai dari unsur tokoh masyarakat, Yusron Hadi dari Pemprov NTB, Akademisi UIN Mataram Prof. Kadri, Rektor Universitas Qomarul Huda Bagu Lombok Tengah Ahyar Fadli dan Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn.