Pemprov NTB Petakan 9.6.16 Honorer untuk Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

13 Agu 2025, 14:29 WIB

Plt Kepala Biro Organisasi Setda NTB Tri Budiprayitno. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Pemprov NTB memetakan sebanyak 9.616 tenaga honorer untuk pengusulan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Ribuan tenaga honorer tersebut tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budiprayitno mengatakan pihaknya sudah bersurat ke seluruh kepala OPD untuk mengetahui kondisi terkini tenaga honorer yang masuk dalam pangkalan database BKN. Pemetaan itu dilakukan karena ternyata ada beberapa tenaga honorer yang tidak aktif bekerja.

"Jumlahnya 9.616 orang yang masuk pangkalan data yang tersisa terdiri dari ketagori R2, R3, dan R4. Yang kategori R2 dan R3, dalam ketentuan disebutkan menjadi yang prioritas untuk dijadikan PPPK paruh waktu," kata Tri dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Rabu (13/8/2025).

1. Tidak semua digaji lewat APBD

ASN Pemprov NTB yang lulus seleksi CPNS dan PPPK tahap I 2024. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Pria yang akrab disapa Yiyit itu menjelaskan ribuan tenaga honorer Pemprov NTB tersebut tidak semuanya digaji lewat APBD. Karena ada juga yang digaji lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana kegiatan proyek di OPD.

"Jadi kita lakukan pemetaan atau maping tenaga honorer yang ada di Pemprov NTB sejumlah 9.616 orang. Mereka itu ada yang gajinya dari APBD, ada dari dana BOS atau DAK. Mereka rata-rata sudah masuk dalam pangkalan data tetapi sumber pembiayaannya masih beragam. Ada dari APBD, dan dana pusat," ungkap Yiyit.

2. Ada yang digaji di bawah UMK

Ratusan ASN Pemprov NTB yang lulus seleksi CPNS dan PPPK tahap I 2024 mendapatkan SK pengangkatan pada Senin (26/5/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dengan melakukan pemetaan, kata Yiyit, pihaknya ingin mengetahui secara detail sumber pembiayaan atau gaji dari 9.616 tenaga honorer itu. Di Pemprov NTB, gaji tenaga honorer yang dibiayai lewat APBD sesuai besaran upah minimum provinsi (UMP) NTB Rp2,6 juta per bulan.

Tetapi di kabupaten/kota, ada yang ditemukan tenaga honorer digaji jauh di bawah upah minimum kabupaten (UMKM) yaitu sebesar Rp1 juta. "Makanya nanti kita lihat seperti apa. Karena di beberapa kabupaten/kota, gajinya yang dari APBD ada yang berkesesuaian dengan UMKM tapi juga tidak. Kalau kita sejauh ini, tenaga kontrak kita sesuai UMP," jelasnya.

3. Pemprov NTB belum bisa pastikan semua honorer diangkat jadi PPPK Paruh Waktu

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyerahkan SK kepada perwakilan tenaga honorer yang lulus menjadi PPPK. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Yiyit belum bisa memastikan semua tenaga honorer yang berjumlah 9.616 orang itu akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Karena itu tergantung kemampuan keuangan daerah untuk menggaji mereka. Namun yang pasti, tenaga honorer sebanyak 9.616 orang itu masih dilakukan pemetaan.

"Apakah kemudian yang gajinya berasal dari APBN, seperti apa. Karena mereka memang bekerjanya di institusi kita tapi sumber pembiayaan ada dari proyek-proyek. Jadi tidak semua 9.616 orang itu digaji dari APBD. Makanya kita sedang lakukan pemetaan," tandasnya.

Sebelumnya, sebanyak 408 CPNS dan PPPK Pemprov NTB telah menerima SK pengangkatan sebagai aparatur sipil negara (ASN), Senin (26/5/2025) lalu. Terdiri dari 111 CPNS dan 297 PPPK. Mereka ditempatkan di 41 satuan kerja dari 46 satuan kerja.