Mataram, IDN Times - Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk penanggulangan kemiskinan tahun 2023. Anggaran penanggulangan kemiskinan mencapai 24 persen dari total APBD NTB 2023 sebesar Rp5,964 triliun.
"Kalau ditanyakan berapa jumlahnya dari APBD, sekitar Rp1,2 triliun. Dari provinsi ada bentuknya bantuan sosial, hibah dan pemberdayaan masyarakat," kata Kepala Bappeda NTB, Iswandi di Mataram, Senin (2/1/2023).
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di provinsi NTB pada Maret 2022 sebesar 13,68 persen. Terjadi penurunan sebesar 0,15 persen terhadap September 2021 dan turun 0,46 persen terhadap Maret 2021.
Jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2022 sebanyak 731.940 orang. Berkurang sebanyak 3.360 orang terhadap September 2021 dan berkurang 14.720 orang terhadap Maret 2021.
Persentase penduduk miskin perkotaan di NTB pada September 2021 sebesar 14,54 persen turun menjadi 14,10 persen pada Maret 2022. Sedangkan persentase penduduk miskin pedesaan pada September 2021 sebesar 13,12 persen, naik menjadi 13,24 persen pada Maret 2022.
Iswandi menjelaskan anggaran yang digunakan untuk mengintervensi kemiskinan di NTB bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat. Anggaran penanggulangan kemiskinan yang berasal dari pemerintah pusat bentuknya seperti bansos program keluarga harapan (PKH), bantuan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan lainnya.
Iswandi mengatakan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan masih menjadi persoalan. Untuk itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Daerah (TKPKD) provinsi dan kabupaten/kota akan semakin dikuatkan supaya program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.
Sinergitas itu, kata mantan Penjabat Sekda NTB ini, bagaimana supaya kabupaten/kota fokus di dalam menangani dan menyasar kelompok miskin atau berpotensi menjadi miskin. Sinergitas semua pihak baik kementerian/lembga di NTB dan kabupaten/kota bahkan dana desa menyasar kelompok miskin.
"Tugas kita melakukan pemutakhiran dari penerima bantuan, karena ada yang sudah meninggal masih tercatat. Supaya data yang kita gunakan untuk penanggulangan kemiskinan itu bisa lebih cepat. Paling prioritas adalah desil 1 yang merupakan kelompok miskin ekstrem," ujarnya.
Sementara, Asisten III Setda NTB, Wirawan Ahmad mengatakan beberapa upaya yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan terutama untuk mengejar target nol persen kemiskinan ekstrem 2024. Antara lain, konvergensi program, yaitu kolaborasi antara kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota sampai desa. Kemudian, peningkatan akurasi sasaran program penanggulangan kemiskinan sehingga betul-betul tepat sasaran.
"Konvergensi itu melalui pengurangan pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan juga pengurangan kantong kemiskinan melalui geographic targeting. Betul-betul dievaluasi mana daerah yang bermasalah secara akses," katanya.