Pemkab Lotim Gandeng Kejaksaan Tagih Tunggakan Pajak PT LED

Tunggakan pajak PT LED ini, disebutnya sudah cukup lama. Atas dasar inilah Pemkab Lombok Timur mengandeng kejaksaan untuk melakukan penagihan. Pemkab Lombok Timur juga telah menyerahkan surat tagihannya ke Kejaksaan. Terutama terhadap tunggakan pajak yang nilainya cukup besar seperti PT LED.

Dari Rp6 miliar jumlah tunggakan tersebut, pihak PT LED baru membayar sebesar Rp600 juta saja. Sisanya sampai sekarang belum ada kepastian kapan akan dilunasi. Meski telah berulang kali dilakukan penagihan, namun tidak kunjung ada kejelasan.

"Kami tidak ingin tunggakan pajak PT LED ini semakin menumpuk, untuk itu kami telah memberikan mandat kepada kejaksaan untuk melakukan penagihan. Kami juga sudah ada MoU dengan kejaksaan," katanya.

Muksin mengatakan bahwa penunggakan pajak ini dengan dalih pihak perusahan merugi. Namun hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran. Berbagai cara akan ditempuh agar tunggakan pajak itu bisa segara terbayarkan di tahun 2023 ini. 

Jika sudah melakukan penagihan dengan menggandeng Kejaksaan, namun tidak juga membuahkan hasil, maka Pemkab Lombok Timur akan melanjutkan ke proses hukum sesui dengan ketentuan yang berlaku. 

"Perusahaan itu bisa diproses secara pidana oleh aparat penegak hukum. Namun sementara ini kami tidak ingin mengambil langkah seperti itu. kita ingin mencari jalan penyelesaian yang terbaik," imbuhnya.

Selain melakukan penagihan di PT LED, Pemkab Lombok Timur juga akan melakukan penagihan pajak di perusahaan tambang dengan nilai cukup besar yang juga menjadi sumber PAD.

Nilai pajak dari berbagi sumber yang belum terbayarkan di tahun 2023 ini nilainya mencapai ratusan miliar lebih. Hal ini diakui Muksin menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Bapenda untuk menuntaskan persoalan ini.

"Jika langakah ini tidak kunjung bisa menyelesaikan persoalan pajak ini terutama yang pajak yang nilainya cukup besar. Maka langkah terakhir yang akan kami tempuh adalah proses hukum," tutup Muksin.