Pemkab Lembata NTT Percepat Sertifikasi Tempat Pemakaman Umum

Sertifikasi sejumlah TPU sebagai aset milik pemerintah daerah berlaku bagi beberapa lokasi yang belum memiliki batas fisik yang jelas. Hal ini rawan menjadi perkara karena terjadi tumpang tindih klaim kepemilikan sehingga menurut dia tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, sertifikasi TPU menjadi bukti hak atas tanah yang sah dan menghindari berisiko diklaim pihak lain sehingga proses ini harus disegerakan.

“Ini yang berbahaya. Pemerintah harus hadir memastikan kepastian hukum agar tidak menimbulkan konflik,” ujarnya.

Dasar hukumnya, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tempat Pemakaman Umum serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 54 Tahun 2025 tentang Rencana Detail Tata Lahan. Regulasi daerah ini memungkinkan setiap lahan pemakaman wajib memiliki kejelasan status aset, dokumen administrasi yang tertib, serta batas wilayah yang terukur.

Pada saat yang sama ia menyoroti juga dampak pengelolaan pemakaman yang tidak terencana terhadap tata ruang dan lingkungan. Wakil Bupati Lembata ini juga berpandangan TPU yang berada di kawasan padat penduduk atau daerah resapan dinilai berisiko terhadap sanitasi dan tata air apabila tidak ditata sesuai ketentuan.

Selanjutnya, Pemkab Lembata akan bergerak mendata ulang seluruh TPU. Pengukuran dan pemasangan tanda batas fisik, serta inventarisasi sebagai aset daerah juga akan dilakukan. Sementara itu sosialisasi terhadap masyarakat dan tokoh agama akan berjalan guna memastikan proses ini transparan. Hasil rapat terkait sertifikasi TPU ini juga dituangkan dalam berita acara resmi sebagai dasar pelaksanaan teknis di tingkat kelurahan.

"Kepastian hukum ini demi mencegah potensi konflik horizontal, serta memastikan pengelolaan lahan pemakaman di Lembata berjalan tertib dan sesuai tata ruang daerah," tegasnya.