Pemerintah Bedah 400 Ribu RTLH, NTB Dapat Jatah 6.918 Unit

Dari 400 ribu RTLH yang akan ditangani tahun ini, juga dialokasikan sebanyak 15.000 unit di daerah perbatasan. Misalnya, bedah rumah di perbatasan Papua dan Papua Nugini, perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara dengan Filipina, serta Kepulauan Riau dan Aceh dengan Malaysia.

Rumah-rumah rakyat yang tidak layak huni di daerah perbatasan akan diperbaiki menjadi rumah layak huni. Selain itu, untuk warga yang menderita penyakit tuberkulosis (TBC) juga akan mendapatkan program bedah rumah. Supaya rumah yang ditempati menjadi lebih sehat.

"Bersama dengan Kementerian Kesehatan kita mendukung untuk saudara-saudara kita yang mengalami TBC supaya lebih sehat, kita bedah rumahnya ada sekitar 8.000 rumah. Kemudian juga untuk sekolah rakyat, itu juga program strategis Presiden Prabowo kita dukung untuk 10.000 rumah yang dibedah," sebutnya.

Selain bedah rumah tidak layak huni, kuota untuk rumah subsidi juga ditingkatkan. Biasanya dalam setahun sebanyak 220 ribu sampai 230 ribu unit, sekarang dinaikkan kuotanya menjadi 350 ribu unit.

Untuk mendukung program ini, pemerintah menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian dari sisi waktu pengurusan juga yang tadinya 45 hari, sekarang menjadi 10 hari.

Maruarar juga menyebutkan saat ini ada KUR Perumahan bagi kontraktor, developer dan toko bangunan yang masuk kriteria UMKM. Mereka bisa meminjam dana hingga Rp20 miliar dan bunganya disubsidi 5 persen oleh pemerintah. Sehingga biaya bunga menjadi lebih rendah karena ada subsidi pemerintah.

Sementara, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berterima kasih atas peningkatan jumlah bedah rumah tidak layak huni tahun 2026. Dia menyebutkan bahwa NTB masih memiliki 2 persen masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem. Sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi rumah yang tidak layak huni.

"Sehingga upaya menyalurkan bedah rumah ini juga sekaligus membantu kita menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem," kata Iqbal.

Selain Kementerian PKP, Iqbal juga menyebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) banyak membantu pemerintah provinsi NTB dalam mencari alternatif pembiayaan melalui berbagai skema-skema untuk pembangunan. Meskipun terjadi pengurangan dana transfer pemerintah pusat ke daerah, namun berbagai creative financing yang diusulkan ke Kemendagri mendapatkan dukungan. Sehingga, pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan di daerah.