Pemda NTB Benahi Pariwisata Usai Viral TikToker jadi Korban Catcalling

21 Sep 2022, 15:22 WIB

Pemandangan pantai di Gili Trawangan.(IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan perbuatan catcalling terhadap wisatawan mencemari citra dan reputasi pariwisata Indonesia yang ramah. Dia sangat menyayangkan hal itu terjadi di lingkungan pariwisata yang seharusnya dapat membuat pengunjung lebih nyaman.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB Yusron Hadi yang dikonfirmasi IDN Times, Rabu (21/9/2022) terkait pernyataan itu mengatakan tidak ada arahan khusus khusus dari Menparekraf. Tetapi dugaan catcalling yang dikeluhkan TikToker Mia Earliana saat berkunjung ke Gili Trawangan menjadi atensi pemerintah daerah.

"Tentu apa yang disampaikan seperti itu menjadi atensi kita untuk pembenahan di dalam. Gak perlu menampilkan yang tidak baik. Butuh kekompakan untuk memajukan sektor pariwisata," kata Yusron.

1. Jaga citra pariwisata

Wisatawan lokal berlibur ke Gili Trawangan. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Yusron mengatakan pernyataan Menparekraf itu setelah membaca berita terkait keluhan wisatawan yang juga TikToker Mia Earliana yang viral di media sosial. Menparekraf, kata Yusron meminta agar semua pihak menjaga citra pariwisata.

"Karena kita paham betul hal seperti itu akan mengganggu citra pariwisata. Jangan begitu-begitu. Kita sedang berjuang membangun kepariwisataan NTB pasca Covid-19. Semua pelaku wisata juga berjuang untuk pulih dan bangkit," katanya.

2. Sikapi dugaan catcalling

Pertemuan Dispar NTB bersama Dispar KLU dan pelaku industri pariwisata membahas tentang pembenahan tata kelola kepariwisataan di Gili Tramena. (dok. Dispar NTB)

Setelah viralnya video keluhan wisatawan yang mengaku kena catcalling di Gili Trawangan, Dispar NTB bersama Dispar Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan pelaku pariwisata menggelar pertemuan di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Sabtu (17/9/2022). Pertemuan itu menghasilkan 5 poin untuk pembenahan tata kelola kepariwisataan di Gili Trawangan, Meno dan Air (Tramena).

Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah Pemprov NTB akan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Destinasi Wisata Gili Tramena. UPTD ini akan berada di bawah Dispar NTB. "Kalau memang benar adanya (dugaan catcalling terhadap wisatawan) ya kita perbaiki bersama-sama. Seluruh pihak siap namun bila tidak benar adanya juga kita berharap jangan wisata gili yang sudah pulih dan bangkit ini dilemahkan," kata Yusron.

3. 5 poin hasil pertemuan

Public boat yang menjadi alat transportasi wisatawan menuju Gili Trawangan. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Yusron menyebutkan ada 5 poin hasil pertemuan tersebut untuk pembenahan tata kelola kepariwisataan di Gili Tramena. Pertama, sebagai wujud komitmen yang kuat untuk tata kelola pariwisata Gili Tramena akan dibentuk UPTD Pengelolaan Destinasi Wisata Gili Tramena yang berada di bawah Dispar NTB.

Mengingat, Gili Tramena merupakan kawasan destinasi pariwisata strategis nasional. Selain itu, Gili Tramena juga merupakan kawasan konservasi laut dan perairan nasional. Maka, Pemerintah Provinsi NTB sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewenangan pengelolaan.

"Itu diperkuat dengan membentuk UPTD Pengelolaan Destinasi Wisata Gili Tramena. Institusi ini nanti di bawah Dispar Provinsi NTB. Dan melalui lembaga teknis ini, tata kelola kepariwisataan Gili kita harapkan lebih baik dalam semua aspek," ujar Yusron.

Poin kedua hasil pertemuan tersebut, kata Yusron, pelaku wisata Gili Tramena berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan. Dengan melakukan penyesuaian terhadap awal awik-asik yang sudah dimiliki sebelumnya.
Ketiga, melakukan penataan travel guide dengan instrumen sertifikasi yang memadai. Sehingga wisatawan akan didampingi oleh guide yang paham memberikan pelayanan dan hospitality yang baik.

Keempat, Dispar KLU secara aktif menyampaikan berita-berita baik yang produktif bagi perkembangan pariwisata. Tidak saja di Gili Tramena namun juga destinasi lainnya di wilayah KLU. Kelima, perhatian terhadap peningkatan kualitas SDM pariwisata, harus menjadi atensi bersama pemerintah, pelaku usaha wisata, akademisi dan lainnya.