Lombok Timur, IDN Times – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan kesulitan dalam mengakses program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal hajatan presiden Prabowo Subianto dari program ini adalah pemberdayaan masyarakat, salah satunya pelaku usaha UMKM.
Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Lombok Timur dikeluhkan karena tidak melibatkan UMKM. Sebagian besar SPPG mengambil produk makanan dari perusahaan besar.
Salah satu pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan akses ke SPPG adalah Suhamdi, pemilik usaha roti Kiara Bakery yang berlokasi di Dusun Bilasundung, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik. Ia mengungkapkan bahwa produk usahanya, seperti donat, roti tawar, dan brownies, sulit menembus pasar MBG meskipun siap memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
"Setiap hari kita produksi sekitar 8 karung atau dua kuintal. Roti tawar produk kita terkadang masuk ke MBG, tapi tidak tetap. Meski sudah menawarkan, sering disuruh urus ke orang dapur'," ujar Suhamdi, Kamis (25/5/26).
Menurutnya, usahanya siap diberdayakan secara maksimal untuk mendukung program MBG. Saat ini, harga yang ditawarkan untuk produknya dalam program tersebut sekitar Rp 2.000 per bungkus.
"Kami siap penuhi standar kualitas MBG, tentu dengan menyesuaikan harga dan pemenuhan gizi. Berapapun pesanan, kami sanggup penuhi asalkan tidak mendadak," tegasnya.
Ia menambahkan, selama ini hanya beberapa dapur MBG yang secara inisiatif mencari dan membeli produknya. Ironisnya, di wilayah Kecamatan Masbagik sendiri, tempat usahanya beroperasi, produknya justru tidak tersentuh sama sekali.
"Kalau di Kecamatan Masbagik, tidak ada satupun dapur MBG yang kita masuki, yang ada satu dapur dari Pringgasela," jelasnya.
Usaha roti yang dirintis dari nol pada tahun 2018 dengan modal awal satu karung tepung ini sempat terpuruk saat pandemi COVID-19, namun berhasil bangkit kembali. Saat ini produknya telah memiliki 15 karyawan dan 20 reseller, dengan jangkauan pemasaran hingga ke wilayah Lombok Tengah.
Namun, untuk meningkatkan skala usaha, Suhamdi masih membutuhkan dukungan.
"Kami berharap ada bantuan dari pemerintah. Saat ini, alat oven yang kami gunakan masih manual," tutupnya.
Sementara itu, Koordinator MBG Wilayah Lombok Timur, Agamawan mengaku kesulitan mencari pelaku UMKM yang bisa menjadi mitra SPPG. Karena itu pihak SPPG sebagian besar mengambil produk makanan ke perusahaan besar yang ada.
"Kami bingung tidak tahu dimana pelaku UMKM ini, makanya kami meminta kepada Pemkab Lombok Timur untuk mendata pelaku UMKM agar bisa dijadikan mitra," ucapnya saat menghadiri rapat evaluasi program MBG.
Sementara terkait produk UMKM, kesulitan masuk ke SPPG karena tidak bisa memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan. "UMKM yang tidak bisa jadi mitra karena produknya belum bisa memenuhi standar," kata dia.