Kupang, IDN Times - Pemprov Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menginisiasi penyusunan rencana induk dan peta jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau atau roadmap Green Growth Plan (GGP). Peta jalan GGP ini rencananya berlaku 30 tahun atau hingga 2050.
Penyusunan GGP ini melalui Bapperida NTT disokong oleh Pemerintah Kanada bersama ICRAF Indonesia dalam riset Land4Lives. Lokakarya konsultasi publik terkait dokumen ini pun telah berlangsung, Rabu (7/5/2025), di Swissbell Court Kupang.
Kepala Bapperida NTT, Alfonsius Theodorus, menerangkan dokumen ini bakal terimplementasi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen ini pun jadi acuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 5 tahunan. Artinya, lanjut Alfonsius, dokumen ini berdampak pada tiap periode kepemimpinan baru. Setiap peristiwa baru akan mengacu pada peta jalan ini.
"Sehingga mapping ini yang akan mempengaruhi pemerintah nanti dalam mengambil keputusan," sebut Alfonsius saat itu.
Untuk NTT sebenarnya lebih lambat daripada nasional yang telah dibuat sejak 2015. NTT baru memulai di 2023 untuk penyusunan dokumen.
Ia mencontohkan, bila pemerintah akan mengembangkan produk kopi maka akan dilihat daerah, potensi ekonomi, juga basis ekologis seperti yang termuat dalam dokumen ini. Alfonsius menyebut dokumen ini sejalan juga dengan program hilirisasi yaitu one village,, one product yang tengah didorong Gubernur NTT.
"Sumber daya kita yang ada ini boleh eksploitasi tapi bagaimana lingkungan bisa terjaga dan ini jadi perhatian kita. Kalau bisa produk-produk kita ini keluar NTT menjadi produk yang bisa diterima di luar tapi alam kita tetap lestari," jelas dia.
Direktur ICRAF Indonesia, Andree Ekadinata, menambahkan peta jalan ini terkait strategi pembangunan sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan sektor terkait hingga 30 tahun mendatang.
Sektor-sektor ini dikontrol tanpa menghabiskan lahan, namun produktivitasnya ditingkatkan. Produk yang dihasilkan dapat memberi harga pasar yang bersaing, meningkatkan kualitas produk, juga hilirisasi. Ia mengatakan pentingnya mewariskan lahan yang sehat kepada generasi mendatang.
Ia berharap pemerintah di setiap periode nantinya dapat terus melaksanakan peta jalan GGP ini agar lahan atau alam yang ada tetap terjaga.
"Sehingga walaupun nantinya ada pemerintahan yang baru, ada RPJMD yang baru, itu sudah termasuk dalam RPJPD, sehingga siapapun pemerintahannya dapat meneruskan secara kontinyu," kata dia.