NTB Targetkan PAD Ratusan Miliar dari Aset di Gili Trawangan

Wirawan tak menyebutkan angka pasti target penerimaan PAD dari pengelolaan aset daerah seluas 75 hektare di Gili Trawangan. Tetapi ia mengatakan targetnya lebih dari Rp300 miliar. Tahun lalu, Pemprov NTB menargetkan PAD dari pengelolaan aset Gili Trawangan sebesar Rp366 miliar. Namun sampai akhir 2022, hanya terealisasi sebesar Rp357 juta.

"Faktor yang membedakan antara tahun ini dan kemarin, sekarang sudah ada UPTD yang khusus menangani Gili Tramena. Sehingga proses koordinasi dengan masyarakat Gili Trawangan itu bisa berjalan secara intensif. Kita optimis mencapai target itu. Makanya ada strateginya," jelas Wirawan.

Mantan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB ini menjelaskan PAD dari pengelolaan aset Gili Trawangan masuk dalam komponen retribusi pemanfaatan kekayaan daerah.Selain aset Gili Trawangan, Pemprov NTB juga mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset lainnya untuk menambah PAD.

"Jadi, semua aset-aset yang masuk dalam kekayaan daerah, kita harus bisa optimal pemanfaatannya dan bisa memberikan kemanfaatan bagi pendapatan daerah," tandasnya.

Persoalan penyelesaian sengkarut pengelolaan aset di Gili Trawangan mendapatkan atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada awal September 2022 lalu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron turun langsung ke Gili Trawangan.

Ia mengingatkan Pemprov NTB agar nilai sewa aset daerah seluas 65 hektare di Gili Trawangan harus sesuai harga pasar. Aset yang sebelumnya dikuasai PT. Gili Trawangan Indah (GTI) itu akan dikerjasamakan dengan masyarakat dan pengusaha.

Sebelumnya, perjanjian kontrak produksi antara Pemprov NTB dengan PT. GTI No.1 Tahun 1995 tanggal 12 April 1995 telah diakhiri pada 2021. Dengan dikerjasamakan dengan masyarakat dan pengusaha yang ada di sana, KPK berharap dapat meningkatkan pendapatan daerah Pemprov NTB.

Gufron mengatakan pihaknya membantu Pemprov NTB terkait dengan penyelesaian sengkarut aset daerah di Gili Trawangan dengan PT. GTI. Setelah kontrak kerja sama dengan PT. GTI diputus, selanjutnya aset itu akan dikerjasamakan dengan masyarakat dan pengusaha yang selama ini menempatinya secara ilegal.