NTB Percepat Proyek Super Grid EBT untuk Pasok Listrik ke Bali

Dia menjelaskan bahwa potensi EBT di NTB sangat besar. Mulai dari tenaga surya, angin, air hingga panas bumi sehingga menjadikan NTB diproyeksikan sebagai produsen listrik EBT bersama NTT.

Sementara Bali menjadi pasar utama dengan kebutuhan energi yang lebih tinggi mencapai 1.000 Megawatt (MW) dibanding NTB pada kisaran 360 MW. "Jika dilihat kemitraan regional antara NTB, Bali dan NTT. Bali memiliki permintaan listrik yang jauh lebih tinggi. Ini peluang yang harus kita tangkap,” kata dia.

Di sisi lain, pasokan batu bara dari Kalimantan yang tidak stabil, mendorong NTB harus mengambil langkah berani. Kondisi ini berdampak pada operasional beberapa pembangkit listrik seperti PLTU Jeranjang di Lombok Barat yang harus menurunkan kapasitas akibat terbatasnya pasokan batu bara. Situasi demikian menjadi alarm penting bagi NTB untuk memperkuat kemandirian energi berbasis potensi lokal.

“Saat ini, kontribusi energi baru terbarukan (EBT) di NTB baru mencapai sekitar 25 persen. Sisanya masih didominasi energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas,” sebutnya.

Dari sisi potensi, NTB memiliki kapasitas energi terbarukan yang terus berkembang. Untuk pembangkit listrik tenaga surya yang terhubung jaringan (on grid), kapasitas terpasang mencapai 21,6 MW. Sementara pembangkit listrik tenaga air skala mikro dan mini mencapai 18,5 MW.

Selain itu, terdapat kapasitas tambahan 26,8 MW yang dibangun secara off grid oleh sektor industri. Di samping itu, NTB juga mulai mengembangkan potensi energi listrik panas bumi di wilayah Hu’u, Kabupaten Dompu, dengan estimasi kapasitas mencapai 65 MW. Dimana, izin pengembangan telah diperoleh sejak Maret 2025.

Pemprov NTB menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan dapat mendorong kemandirian energi daerah sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai pusat energi hijau di kawasan Indonesia tengah. “Kita mengandalkan potensi yang kita miliki sendiri untuk meningkatkan kemandirian energi kita. Jadi mau tidak mau kita memang sudah harus beralih secara gradual,” tambah Niken.

Dari sisi dukungan biaya, Niken mengatakan saat ini pihaknya mendapatkan dukungan dana hibah dari Pemerintah Inggris. Dana hibah tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Bendungan Pandanduri Lombok Timur agar proyek tersebut layak secara ekonomi dan menarik bagi investor swasta.

“Invesment grant ini digunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Bendungan Pandanduri, sehingga proyek itu jadi eligible secara ekonomi,” jelasnya.

Pemprov NTB juga sedang menginisiasi penerbitan Green Sukuk sebagai alternatif pembiayaan pembangunan pembangkit listrik EBT. Instrumen ini dirancang untuk menghimpun pendanaan di luar APBN dan APBD, yang rencananya akan diterbitkan melalui Bank NTB Syariah.

“Kenapa obligasi daerah? Karena kita mau mengeksplor skema-skema pembiayaan di luar APBN dan APBD untuk pembangunan energi terbarukan,” terangnya.

Sementara itu, potensi energi dari sampah melalui skema waste to energy masih menghadapi tantangan. Niken mengatakan bahwa TPA Regional Kebon Kongok di Lombok Barat saat ini hanya mampu mengumpulkan sekitar 300 ton sampah per hari. Angkanya masih jauh dari syarat minimal 1.000 ton per hari untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis sampah sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2025.

Meski demikian, Niken mengatakan pemanfaatan sampah organik menjadi biogas telah berjalan dengan sekitar 8.000 unit instalasi yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan memasak. “Sejauh ini kami bekerja sama dengan Yayasan Rumah Energi, sudah mengkonversi waste to energy dan sudah dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat kita,” tandas Niken.