NTB Masuk Status Tanggap Darurat Bencana, Ribuan Warga Terdampak

21 Jan 2026, 19:23 WIB

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Bupati Lobar Lalu Ahmad Zaini meninjau daerah terdampak banjir di kecamatan Sekotong, Rabu (14/1/2026). (dok. Istimewa)

Mataram, IDN Times - Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menetapkan status tanggap bencana hidrometeorologi pasca-bencana banjir dan angin kencang melanda kabupaten/kota setempat awal Januari lalu. Penetapan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi itu untuk mempercepat penanganan dampak banjir, longsor dan angin kencang di kabupaten/kota.

Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan SK penetapan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi telah ditandatangani Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. "Tanggap darurat sudah dibuat SK per tanggal 19 Januari 2026," kata Sadimin di Mataram, Rabu (21/1/2026).

1. Pemprov NTB bisa mencairkan BTT

Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dia menjelaskan SK tanggap darurat bencana hidrometeorologi merupakan syarat pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Pemprov NTB untuk membantu mempercepat penanganan dampak bencana hidrometeorologi di kabupaten/kota terdampak.

Setelah keluarnya SK tanggap darurat, maka BTT sudah bisa dicairkan. Selain Pemprov NTB, sejumlah kabupaten/kota sudah menetapkan status tanggap darurat bencana. Namun ada yang tidak menetapkan status tanggap darurat bencana seperti Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Utara.

"Kalau Bima dan Lombok Utara siaga bencana saja. Siaga ini untuk usulan stok logistik ketika terjadi bencana," kata dia.

2. Pemprov NTB siapkan BTT Rp16 miliar

Rumah warga yang terendam banjir di Kabupaten Dompu. (dok. BPBD NTB)

Dalam APBD 2026, Pemprov NTB mengalokasikan dana BTT sebesar Rp16 miliar. Anggaran sebesar itu disiapkan mengantisipasi bencana sepanjang 2026. Sehingga, kata Sadimin, Pempro NTB akan menghitung skala prioritas untuk penggunaan dana BTT.

Dia juga belum menyebutkan kebutuhan anggaran penanganan dampak bencana pada sejumlah kabupaten/kota sejak awal Januari hingga saat ini. "Kebutuhannya nanti kita irit-irit karena harus cukup sampai akhir tahun," kata mantan Kepala Dinas PUPR NTB itu.

3. Kerugian dampak bencana awal tahun diperkirakan lebih Rp16 miliar

Seorang warga di Kabupaten Sumbawa Barat melihat atap rumahnya yang tersapu diterjang angin kencang, Selasa (20/1/2026). (dok. BPBD NTB)

Sadimin menambahkan pihaknya masih melakukan kalkulasi dampak kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang menerjang wilayah NTB pada awal 2026 ini. Namun, diperkirakan jumlah kerugian lebih dari Rp16 miliar.

"Kalau kebutuhan pasti lebih dari (anggaran BTT) yang ada, cuma kita tangani yang prioritas dulu. Jadi kerugian dampak bencana sedang dihitung. Estimasi lebih dari Rp16 miliar," ungkapnya.

Berdasarkan data per 1-18 Januari 2026, tercatat 9.349 warga terdampak bencana hidrometeorologi di NTB. Selain itu, bencana juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas publik seperti sekolah dan fasilitas kesehatan serta satu warga meninggal dunia.

"Yang banyak terdampak rumah warga, kalau infrastruktur tidak terlalu. Penanganan nanti kan gotong royong bersama warga. Meski serba terbatas kita tetap bantu kesulitan warga. terutama yang tanggap darurat sekarang, jangan sampai ada aktivitas yang terhenti," tandasnya.