NTB Masuk 5 Provinsi Tertinggi Kasus PMK di Indonesia

03 Jul 2022, 10:00 WIB

Sapi yang sembuh dari virus PMK di kandang kolektif Kelompok Tani Ternak Reyan Baru Gerung Selatan Lombok Barat. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak di 22 provinsi Indonesia. Pemerintah telah menetapkan status keadaan tertentu darurat PMK pada hewan ternak melalui Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022.

Dari 22 provinsi di Indonesia, Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk 5 wilayah provinsi dengan kasus tertinggi PMK. Dari 5 provinsi tertinggi kasus PMK di Indonesia, NTB berada di posisi kedua setelah Jawa Timur.

"Adapun lima wilayah provinsi dengan kasus tertinggi adalah mulai dari Jawa Timur 133.460 kasus, Nusa Tenggara Barat 48.246 kasus, Jawa Tengah 33.178 kasus, Aceh 32.330 kasus dan Jawa Barat 32.178 kasus," kata Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/7/2022).

1. Pemerintah tetapkan status keadaan tertentu darurat PMK

Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Abdul Muhari, Ph.D (tengah) mencoba mengoperasikan Rapid eLTE dalam kegiatan Gelar Kesiapan Peralatan pada Senin (16/8), di Gudang Logistik BNPB, Sentul Jawa Barat (dok.BNPB)

Angka penularan PMK mencapai 233.370 kasus aktif yang tersebar di 246 wilayah kabupaten/kota di 22 provinsi. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan PMK, jumlah total akumulasi kasus meliputi 312.053 ekor hewan ternak yang sakit, 73.119 ekor hewan ternak dinyatakan sembuh, 3.839 ekor hewan ternak dipotong bersyarat dan sebanyak 1.726 ekor hewan ternak mati karena PMK.

Sebagai bentuk upaya penanganan darurat wabah PMK, pemerintah terus meningkatkan percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk hewan ternak guna meningkatkan kekebalan dan mencegah terjadinya kematian. Adapun jumlah hewan ternak yang telah divaksin telah mencapai 169.782 ekor.

2. Percepat vaksinasi ternak

Kepala Disnakeswan NTB Ahmad Nur Aulia. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan,pihaknya sedang mempercepat vaksinasi ternak yang rentan terkena PMK. Provinsi NTB telah mendapatkan alokasi vaksin PMK sebanyak 5.000 dosis.

Pada tahap awal, NTB mendapatkan 2.400 dosis. Kemudian saat kunjungan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, NTB mendapatkan tambahan sebanyak 2.600 dosis vaksin PMK. Sehingga, total vaksin yang telah diterima sebanyak 5.000 dosis.

Pada Kamis (30/6/2022), sebanyak 1.900 ekor sapi telah divaksin PMK atau 80 persen dari alokasi vaksin tahap pertama. Untuk percepatan vaksinasi, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi tahap pertama kaitan dengan efektivitas waktu dan sasaran. Pihaknya memprioritaskan untuk vaksinasi ternak yang sehat.

"Karena kalau yang sudah terpapar ibarat COVID-19, sudah tumbuh kekebalannya," jelas Aulia.

3. Hewan rentan PMK di NTB sebanyak 950.551 ekor

Perkembangan kasus PMK di Pulau Lombok Provinsi NTB per 1 Juli 2022. (Dok. Disnakeswan NTB)

Jumlah populasi hewan rentan PMK di NTB sebanyak 950.551 ekor. Terdiri dari sapi, kerbau, kambing, domba dan babi. Berdasarkan data Gugus Tugas Penanganan PMK Provinsi NTB sampai 1 Juli 2022, ternak terjangkit PMK di Pulau Lombok sebanyak 55.073 ekor.

Wabah PMK telah menyebar di 5 kabupaten/kota yang berada di Pulau Lombok, seperti Lombok Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.

Pulau Sumbawa menjadi satu-satunya kawasan di NTB yang bebas dari wabah PMK.

Sebanyak 55.073 ekor ternak yang terjangkit PMK dengan rincian, 27.290 ekor ternak sudah sembuh. Kemudian 27.537 ekor masih sakit, 176 ekor potong bersyarat, dan 70 ekor mati.

Aulia mengatakan, vaksinasi ternak untuk mencegah PMK akan diprioritaskan untuk sapi dan kerbau. Jumlah populasinya sekitar 595 ribu ekor. Dari jumlah populasi tersebut sekitar 70 persen yang akan divaksinasi terlebih dahulu.