NTB Ajukan 143 Hektare Hutan Jadi Pusat Pengolahan Sampah Terpadu

Samsudin menjelaskan pihaknya akan segera berkonsultasi ke Kementerian Kehutanan supaya IPPKH segera dikeluarkan. Menurutnya, PPST Lemer Sekotong menjadi solusi dalam penanganan sampah untuk wilayah Lombok Barat dan Kota Mataram.

Selama ini, sampah dari Kota Mataram dan Lombok Barat diangkut dan dibuang ke TPA Regional Kebon Kongok. Kondisi terkini, TPA Regional Kebon Kongok sudah penuh. Dia mengatakan bahwa Pusat Pengolahan Sampah Terpadu (PPST) Lemer Sekotong merupakan pengganti TPA Regional Kebon Kongok di masa mendatang.

"Kami akan konsultasikan segera agar bisa segera dikeluarkan IPPKH oleh Kementerian Kehutanan," kata dia.

Samsudin menambahkan bahwa pengembangan PPST Lemer Sekotong sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sehingga di sana nantinya dibangun berbagai macam pabrik pengolahan sampah.

Termasuk juga nantinya PPST Lemer Sekotong juga menjadi tempat edukasi pengolahan sampah. Dia menjelaskan kondisi TPA Regional Kebon Kongok sudah tidak memungkinkan lagi dikembangkan. Karena di sana sudah banyak pemukiman penduduk yang semakin padat.

"PPST Lemer akan menjadi pengganti TPA Regional Kebon Kongok di masa mendatang. Karena pemukiman semakin banyak, opsi ke depan di PPST Lemer dan itu juga sesuai tata ruangnya. Namanya Pusat Pengolahan Sampah Terpadu, ada insinerator limbah medis, RDF dan tempat edukasi," terangnya.

Pada 21 Januari 2026 lalu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal duduk bersama dengan Wali Kota Mataram Mohan Roliskana dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menyikapi kondisi darurat sampah di dua wilayah tersebut. Iqbal mengatakan penanganan persampahan akan dilakukan melalui dua skema utama, yakni solusi jangka pendek berupa perluasan landfill TPA Regional Kebon Kongok dan solusi jangka panjang melalui penerapan teknologi waste to energy (WTE).

“Untuk jangka pendek, kita tidak punya pilihan selain memperluas landfill. Ini harus segera dikerjakan agar tidak terjadi krisis sampah berulang,” kata Iqbal.

Perluasan landfill akan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan lahan yang telah siap secara teknis. Sehingga mampu menambah daya tampung TPA Regional Kebon Kongok hingga sekitar dua tahun ke depan.

Langkah ini dinilai mendesak agar layanan persampahan tetap berjalan sembari menyiapkan sistem pengelolaan permanen yang lebih berkelanjutan. Sementara untuk solusi jangka panjang, Pemprov NTB mendorong percepatan realisasi WTE sebagai strategi pengelolaan sampah modern.

Iqbal mengungkapkan sejumlah perusahaan telah mengajukan proposal penerapan WTE dan saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian PUPR untuk menyelaraskan regulasi dan skema pelaksanaannya. Mengingat TPA Regional Kebon Kongok melayani dua daerah sekaligus, yakni Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Pada saat itu disepakati pembagian beban anggaran untuk penanganan jangka pendek dengan proporsi 40 persen Pemprov NTB, 40 persen Pemkot Mataram, dan 20 persen Pemda Lombok Barat. Serta memastikan anggaran pembebasan lahan pendukung telah disiapkan oleh Pemprov NTB sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan.

“Penyelesaian jangka pendek harus tuntas tahun ini, sehingga tidak perlu lagi menetapkan status darurat sampah ke depan,” tandas Iqbal.