Mulai 2024, Pedagang Emas di NTB dan NTT 'Diburu' Petugas Pajak

22 Nov 2023, 18:35 WIB

Ilustrasi perhiasan emas di salah satu toko emas (IDN Times/Saifullah)

Mataram, IDN Times - Potensi penerimaan negara dari pedagang emas di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi bidikan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra) pada 2024 mendatang. Sesuai ketentuan, Kanwil DJP Nusra akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan besaran tertentu sebesar 1,1 persen.

"Kalau ada potensi hijau royo-royo maka demi keadilan akan dilakukan pungutan pajak. Pedagang emas itu PPN ada, termasuk PKP (Pengusaha Kena Pajak) otomatis 1,1 persen," kata Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kanwil DJP Nusra I Gede Wirawiweka di Mataram, Rabu (22/11/2023).

1. Pungutan pajak pedagang emas dari NTB sampai NTT

Pelayanan dan Humas Kanwil DJP Nusra I Gede Wirawiweka. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Gede menjelaskan pungutan pajak dari pedagang emas bukan hanya dilakukan di NTB tetapi juga sampai NTT. Hal itu dilakukan demi keadilan.

Pihaknya sedang berkoordinasi dengan Asosiasi Pedagang Emas di Kota Mataram. Gede menjelaskan pengenaan pajak bagi pedagang emas ini bukan saja menyasar pedagang emas di Sekarbela Kota Mataram, tetapi akan dilakukan sampai ke wilayah kerja Kupang Provinsi NTT.

"Karena asas keadilan tidak hanya menyasar Pulau Lombok, Pulau Sumbawa juga seperti Bima lumayan besar sampai Kupang," terangnya.

2. Pedagang emas takut datang ke kantor pajak

Ilustrasi Emas Mulia (IDN Times/Arief Rahmat)

Gede mengungkapkan berdasarkan hasil diskusi, banyak pedagang emas yang salah paham. Mereka mengira akan dikenakan pajak sebesar 11 persen. Padahal tarif pajak yang akan dikenakan sebesar 1,1 persen.

Ketika diundang ke kantor pajak, pedagang emas banyak yang belum mau datang, bahkan ada yang ketakutan. Sehingga pihaknya menggelar sosialisasi di hotel.

"Menjadi PR kami untuk diundang datang, mereka belum mau, ketakutan. Akhirnya kita adakan di hotel," tuturnya.

3. Banyak belum terdaftar sebagai PKP

Diungkapkan, pedagang emas ada yang terdaftar sebagai PKP dan ada juga yang belum terdaftar sebagai PKP. Bahkan, kata Gede, ada juga yang belum punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk itu, Kanwil DJP Nusra akan mengundang para pedagang emas untuk diberikan sosialisasi. "Dari hasil diskusi kemarin banyak pedagang emas yang salah paham dikatakan kena pajak 11 persen. Padahal tarifnya hanya 1,1 persen," terangnya.

Kanwil DJP Nusra membawahi provinsi NTB dan NTT. Dari jumlah penduduk sebanyak 5.320.034 jiwa, wajib pajak terdaftar di NTB sebanyak 993.034 dan wajib pajak wajib SPT sebanyak 229.531.
Sedangkan NTT dengan jumlah penduduk 5.466.285, wajib pajak terdaftar sebanyak 725.072 dan wajib pajak wajib SPT sebanyak 255.594.

Tahun 2023, target penerimaan pajak di NTB dan NTT sebesar Rp6,49 triliun lebih. Targetnya meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp4,8 triliun lebih. Pada 2022, realisasi penerimaan pajak di NTB dan NTT sebesar Rp5,39 triliun. Sedangkan pada tahun ini sampai 15 November 2023, realisasi penerimaan pajak baru Rp5,27 triliun.