Warga NTB yang Datang Berobat ke RS Cukup Bawa KTP Saja
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan dr. Mahlil Ruby. (dok. Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dinyatakan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) kepesertaan BPJS Kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi NTB menyebut sebanyak 5,4 juta atau 97 persen lebih masyarakat NTB telah tercover atau terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Desember 2023.
Dengan mencapai UHC, masyarakat NTB yang berobat ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit (RS) cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan dr Mahlil Ruby mengatakan hal ini sudah diberlakukan di daerah lainnya di Indonesia.
"Bisa pakai KTP saja. Kalau belum terjamin biasanya kami tagihkan ke Dinas Kesehatan. Jadi setiap bulan ada rekonsiliasi data tambah kurang. Mana yang meninggal dikurangin, mana yang belum ditambahin. Datin kami dengan Dinas Kesehatan menukar data juga," kata Mahlil di Kantor Gubernur NTB, Senin (4/3/2024).
1. Perkuat pendataan di desa/kelurahan
pinterestBPJS Kesehatan memberikan penghargaan kepada Pemprov NTB karena telah mencapai UHC. Sehingga masyarakat kurang mampu telah terjamin pelayanan kesehatannya di puskesmas maupun rumah sakit.
Meski demikian, pihaknya mendorong terus dilakukan pendataan di tingkat desa/kelurahan. Sehingga data masyarakat kurang mampu yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN dan APBD benar-benar valid.
"Data ini sangat tergantung dari input Dukcapil. Dukcapil juga tak bisa sendiri, sangat tergantung dari data kecamatan, desa dan kelurahan. Makanya desa/kelurahan memperkuat pendataan agar datanya betul-betul valid," ujar Mahlil.
Baca Juga: Gaji di Bawah UMP, Guru Honorer di NTB ini Nyanyi Keliling Kafe
2. 5,4 juta warga NTB tercover layanan BPJS Kesehatan
Kepala Dikes NTB dr. Lalu Hamzi Fikri. (IDN Times/Muhammad Nasir)Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi NTB dr. Lalu Hamzi Fikri menjelaskan UHC merupakan amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sesuai UU, ditargetkan paling lambat tahun 2024, bisa mencakup kepesertaan JKN minimal 98 persen dari jumlah penduduk.
"Kita di NTB, total cakupan JKN KIS per 1 November 2023 sebanyak 5.337.227 jiwa atau 95,70 persen. Angka ini terus meningkat per Desember 2023 mencapai 5.438.135 jiwa atau 97 persen lebih," sebut Fikri
3. Total biaya pelayanan kesehatan pada Januari mencapai Rp208 miliar
ilustrasi perawat menangani pasien (pexels.com/Gustavo Fring)Fikri mengatakan ada dua elemen penting jika berbicara UHC. Pertama, akses layanan kesehatan yang adil dan bermutu. Kemudian kedua adalah perlindungan risiko finansial.
Fikri mengatakan ada peningkatan jumlah fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat NTB.
Masyarakat tidak hanya datang ke faskes ketika sakit tetapi terjadi peningkatan masyarakat yang berkonsultasi. Pada Januari 2024, total biaya pelayanan kesehatan di 10 kabupaten/kota di NTB mencapai Rp208 miliar lebih.
Cakupan kepersertaan ini adalah bentuk sistem penjaminan untuk memastikan tiap warga memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, bermutu dan terrjangkau.
Baca Juga: Musim Pancaroba, NTB Catat 358 Kasus DBD pada Awal 2024
