2. Ada yang menilai isu PPS untuk mencari panggung politik?

Kalau pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, saya bukan mencari panggung. Karena setiap turun ke Pulau Sumbawa, pasti banyak masyarakat yang bertanya tentang perkembangan pemekaran PPS.

Karena itu salah satu tupoksi kita di Komite I DPD RI. Setelah di Komite I DPD RI, ketika rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri tentunya kesempatan saya untuk bertanya kepada kementerian yang punya wewenang untuk itu.

Saya waktu rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri menyampaikan setiap turun ke masyarakat Pulau Sumbawa, mereka selalu menanyakan tentang perkembangan PPS.

Akhirnya pak Menteri memberikan jawaban saat rapat kerja DPD RI dengan kementerian Dalam Negeri. Bahwa PPS itu prioritas, kalau nanti moratorium dibuka bahwa PPS menjadi prioritas utama.

Mendengar itu, selesai rapat kerja saya cegat pak menteri tentang perkembangan PPS. Banyak yang mengatakan saya cari panggung. Itu tidak.

Karena itu jawaban yang saya berikan langsung kepada masyarakat yang bertanya. Tidak perlu lagi saya bolak-balik katanya pak menteri. Tapi disampaikan langsung oleh pak Mendagri dalam sebuah video bahwa PPS itu prioritas.

3. Seberapa optimis tentang pembentukan PPS?

PPS ini perjuangan yang sudah cukup lama oleh tokoh-tokoh masyarakat Pulau Sumbawa. Karena pak menteri mengatakan ini prioritas utama, saya optimis juga.

Karena kajian-kajian dan persyaratan-persyaratan untuk menjadikan provinsi tersendiri sudah terpenuhi. Tinggal keuangan negara yang pada saat ini belum memungkinan untuk pemekaran wilayah.

Kalau di Pulau Sumbawa, isu yang paling sering ditanyakan masyarakat soal pemekaran menjadi PPS. Masyarakat Pulau Sumbawa juga mengeluhkan soal pertanian, harga pupuk yang mahal.

Tapi kalau di Pulau Lombok adalah isu soal TKI, banyak sekali permasalahannya. Karena Pulau Lombok ini terbesar kedua pengiriman TKI keluar negeri. Selain itu juga soal pariwisata.

Baca Juga: Pemprov NTB Desak Pencabutan Status Konservasi Gili Trawangan    

4. Selain itu, apa aspirasi masyarakat NTB yang diperjuangkan di periode kedua ini?

Anggota DPD RI Dapil NTB Evi Apita Maya saat turun menyapa masyarakat. (dok. Istimewa)

Saya akan melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan selama ini. Tetap on the track untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai anggota DPD RI.

Karena banyak sekali masyarakat yang belum paham, apa sih tugas dan wewenang DPD RI itu sesungguhnya. Sesungguhnya kami adalah jembatan pemerintah daerah ke pusat.

Memang kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak menyentuh langsung pada masyarakat. Karena kami tidak punya pokir, dana aspirasi, yang bisa langsung diberikan kepada masyarakat.

Tetapi tidak menyurutkan saya untuk terus berjuang mendapatkan itu. Selain tugas dan wewenang yang melekat pada saya.

5. Apa persoalan urgen di NTB yang berhasil diperjuangkan?

Saya juga berupaya melakukan apa-apa kiranya yang menjadi urgensi masyarakat NTB yang perlu kita perjuangkan.

Yang sudah berhasil tentunya pemberangkatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) secara zero cost yang kita dorong dan terus diawasi. Saya juga berupaya mendapatkan beasiswa untuk putra-putri NTB. Notabenenya kita DPD RI susah diberikan karena itu sudah diambil DPR RI.

Karena kita berupaya meminta kepada kementerian, misalnya beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar) itu diberikan kepada sekolah langsung oleh pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan inilah kita minta jatahnya yang biasanya selama ini hanya diperuntukkan untuk anggota DPR RI.

6. Setelah dilantik menjadi anggota DPD RI periode 2024-2029, komite mana yang akan dipilih?

Saya sesungguhnya dilantik menjadi pimpinan komite III DPD RI selama empat tahun. Yang bermitra dengan kementerian yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, misalnya tenaga kerja, pendidikan, agama, sosial, memang cakupannya luas untuk komite III.

Pada saat ini, saya baru duduk di komite I sejak Agustus 2023, baru tujuh bulan. Tentunya masih banyak PR yang belum terselesaikan di Komite I ini.

Mungkin saya akan berlanjut di Komite I, karena memang Komite I masih banyak PR termasuk UU Desa yang sudah disepakati tapi dalam pelaksanaannya belum.

Karena banyak yang bertanya, kepala desa yang masa jabatannya sudah habis. Setelah UU itu diundangkan tapi aturan pelaksanaannya belum.

Bagaimana statusnya kepala desa, itu menjadi PR kita nanti setelah pelantikan. Mungkin saya juga akan masuk komite II. Karena Komite II itu bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, PUPR.

Itu memang menyangkut masalah NTB, tak lepas dari itu. Agar keluhan-keluhan masyarakat tentang pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta infrastruktur bisa kita salurkan.

Baca Juga: Tak Mampu Bayar Lahan Rp253 Miliar, NTB Pilih Kerja Sama dengan ITDC

7. Bagaimana pendapatnya soal komunikasi pemerintah daerah dengan DPD RI yang dinilai belum maksimal?

Anggota DPD RI Dapil NTB Evi Apita Maya. (dok. Istimewa)

Komunikasi pemerintah daerah dengan anggota DPD memang belum optimal. Kadang saya proaktif bertanya kepada dinas terkait. Misalnya, ada rapat kerja dengan kementerian terkait, banyak kepala dinas yang slow respons. Yang merespons hanya beberapa kepala dinas saja.

Misalnya saya rapat kerja dengan menteri, tolong apa permasalahan daerah yang perlu disampaikan ke pemerintah pusat. Selama ini yang proaktif Kepala Dinas Sosial, Pendidikan, kepala dinas yang lain kadang-kadang susah juga.

Padahal, gunakan kita sebagai jembatan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Saya juga sampaikan kepada Pj Gubernur NTB dan memberikan apresiasi.

Gunakan kami sebagai jembatan penyampaian permasalahan daerah. Karena kami memang bermitra dengan kementerian yang ada di kabinet.

8. Bagaimana membangun komunikasi yang intens antara DPD, DPR RI Dapil NTB dan Pemda?

Saya punya cita-cita seperti itu. Kenapa tidak kita sama-sama berkolaborasi antara pemerintah daerah, anggota DPD dan DPR RI Dapil NTB sama-sama duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah.

Itu agar bisa dibuat lebih kuat dan solid. Tapi kami masihi dianggap anak tiri. Adik yang baru lahir, tidak dikehendaki kakaknya.

9. Kabarnya sejumlah tokoh mulai mendekat, apakah ada rencana maju Pilgub NTB 2024?

Kalau saya masih fokus di DPD RI. Karena masih banyak PR yang belum terselesaikan. Kalau yang mendekati memang banyak. Biasa calon itu meminta dukungan.

Saya berprinsip siapa pun, akan tertuju pada satu calon yang benar-benar berafiliasi dengan apa yang kita perjuangkan.

Yang benar-benar visi dan misinya nyata yang bisa kita kolaborasikan demi kepentingan masyarakat NTB. Kita akan pelajari, siapapun yang datang kita welcome.

Tim kita juga solid dan mereka bilang apapun keputusan bunda kita akan patuhi. Siapapun dia, asalkan sejalan dengan apa yang diperjuangkan, itu kita dukung bersama. Jadi saya tetap fokus dengan DPD RI.

Baca Juga: Pemulangan TKW Suwinah, Kisah Kepahitan di Malaysia