Stok Beras pada Beberapa Retail Modern di Mataram Kosong
Ilustrasi outlet pedagang beras di pasar tradisional Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Pemerintah membatasi pembelian beras di retail modern. Pembelian beras di retail modern maksimal 10 kilogram. Sudah dibatasi, stok beras pada sejumlah ritel modern di Kota Mataram dan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap kosong.
Fitri, salah seorang pegawai Alfamart di wilayah Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, mengatakan beras premium yang biasa dijual sejak beberapa pekan terakhir kosong. Masyarakat banyak yang mencari beras tetapi stoknya kosong.
Hal senada dikatakan Ayu, pegawai Indomaret di wilayah Kecamatan Labuapi Lombok Barat. Ayu mengatakan sejak sebulan terakhir stok beras kemasan 5 kilogram yang biasa dijual sudah kosong. Beras yang dijual jenis premium dengan harga Rp13.000 per kilogram.
1. Bulog gelontorkan beras SPHP pada tujuh pasar tradisional di Kota Mataram
Pedagang beras di pasar tradisional Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kota Mataram Sri Wahyunida mengatakan pada awal pekan ini pihaknya turun memantau ketersediaan pasokan beras dan beberapa komoditi barang pokok lainnya di sejumlah pasar tradisional.
Untuk menstabilkan harga beras yang sedang melonjak, Bulog NTB menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke tujuh pasar tradisional di Kota Mataram. Seperti di Pasar Kebon Roek Ampenan, Bulog menggelontorkan beras SPHP sebanyak 19 ton.
"Kalau untuk beras SPHP, ketersediaan pasokan Alhamdulilah tersedia. Karena di Pasar Kebon Roek, beras SPHP itu seminggu dua kali digelontorkan sebanyak 19 ton," sebutnya.
Beras SPHP yang digelontorkan untuk masing-masing pasar tradisional di Kota Mataram, berbeda-beda kuotanya. Karena menurut Sri, kuotanya tergantung jumlah outlet Bulog di pasar tersebut.
Ia memberikan contoh seperti di Pasar Pagesangan, beras SPHP yang digelontorkan Bulog sebanyak 10 ton, karena di sana ada 10 outlet. Masing-masing outlet mendapatkan sebanyak 1 ton.
"Pengawasan beras SPHP, kita sudah mewanti kepala pasar, untuk pedagang yang punya outlet melakukan pemantauan beras SPHP. Karena ada beberapa kondisi kami terima laporan di bawah, beras SPHP ini ada outlet yang tidak memberikan masyarakat membeli. Itu kami langsung dapat laporan. Kalau terus-terusan melakukan pelanggaran, Bulog akan menutup outlet itu," katanya.
Bagi masyarakat yang menemukan keganjalan dalam penyaluran beras SPHP oleh outlet di pasar tradisional, dapat melaporkannya ke Bulog atau Dinas Perdagangan Kota Mataram. Dalam penyaluran beras SPHP, outlet harus melakukan pengaturan.
"Misalnya outlet menerima satu ton, proses pengeluarannya boleh 500 kilogram dulu, untuk menunggu barang SPHP yang masuk lagi. Jadi kalau dibiarkan satu ton dikeluarkan akan habis semuanya. Jadi ada pengawasan dilakukan kepala pasar terkait penyaluran beras SPHP ini," terangnya.
Baca Juga: Bawaslu Selidiki Laporan Praktik Money Politic di Kota Mataram
2. Stok beras di NTB sebanyak 6.000 ton
Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. (dok. Pemprov NTB)Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menyebutkan stok beras di gudang Bulog saat ini sebanyak 6.000 ton. Hal itu berdasarkan laporan yang diterima saat rapat koordinasi penanggulangan inflasi pada Senin (19/2/2024). Gita mengatakan Bulog sudah mulai melakukan penyerapan gabah petani di sejumlah titik yang sawahnya tidak terpengaruh El Nino.
Penyebab kenaikan beras dikarenakan kondisi alam dan adanya permintaan yang meningkat saat menjelang Pemilu 2024. Langkah yang dilakukan Pemprov NTB dalam menata iklan harga beras dengan melakukan operasi pasar. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga beras sesuai harga Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP).
Gita meminta dilakukan operasi pasar secara masif agar memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat membeli beras. "Operasi pasar secara masif di setiap kabupaten atau kota, dapat juga dilakukan oleh setiap OPD sembari turun pembinaan ke masyarakat," pinta Gita.
Sesuai instruksi dari pemerintah pusat, Pemda diminta menggunakan belanja tak terduga (BTT) untuk mengatasi melonjaknya harga pangan. Namun, Gita tak menyebutkan dana BTT yang disiapkan Pemprov NTB untuk mengantisipasi gejolak harga pangan.
Harga beras di NTB menembus angka Rp16.000 per kilogram untuk beras medium sedangkan beras premium mencapai Rp17.000 per kilogram.Harga beras di NTB jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Dimana, HET beras medium untuk wilayah NTB ditetapkan sebesar Rp10.900 per kilogram. Sedangkan harga beras premium ditetapkan sebesar Rp13.900 per kilogram.
3. Bulog targetkan serap 70.000 ton beras di NTB
Ilustrasi beras kemasan. (IDN Times/Muhammad Nasir)Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Raden Guna Dharma menyebutkan pihaknya akan melakukan penyerapan beras sebanyak 70.000 ton pada 2024 ini. Beras tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan cadangan beras yang disimpan di gudang Bulog.
Ia mengatakan panen raya padi di NTB diperkirakan pada Maret mendatang. Untuk program bantuan pangan, Bulog NTB mendapatkan alokasi beras impor sebanyak 25.000 ton. Beras impor yang sudah masuk NTB sebanyak 12.000 ton. Sehingga sisanya tinggal 13.000 ton.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB Abdul Aziz mengatakan 13.000 ton beras itu akan segera didatangkan Bulog NTB dari Jawa Timur. Tambahan pasokan beras ini sebagai upaya menstabilkan harga beras yang melonjak.
"Jadi untuk stok bulog, yang lagi diluncurkan ke NTB sekarang sedang dikirim dari Jawa Timur 13 ribu ton beras dalam perjalanan, itu informasi yang kita dapatkan dari Bulog," kata Aziz.
Aziz memastikan stok beras aman hingga bulan Ramadan mendatang. Pemprov NTB sendiri, punya cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 56 ton. Namun sebanyak 3 ton sudah dikeluarkan ke Sumbawa dan satu ton ke Lombok Tengah untuk korban bencana alam.
Tiga instrumen yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi melonjaknya harga beras. Pertama, penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat miskin. Kedua, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan ketiga melakukan gerakan pasar murah.
Baca Juga: KPU Cek Pemungutan Suara Ulang di Enam TPS Kota Mataram
