Rekrutmen CASN Sepi Peminat, NTB Terancam Krisis Dokter Spesialis
Instagram
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Setiap pembukaan rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN), baik CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK), Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) selalu mendapatkan alokasi puluhan formasi dokter spesialis. Namun, kebanyakan formasi dokter spesialis yang diperoleh tidak terisi karena sepinya peminat atau tidak ada pelamar.
Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi NTB, jumlah dokter spesialis dasar baru terpenuhi 60 persen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di seluruh NTB. Dokter spesialis dasar yang dimaksud yaitu spesialis obstetri dan ginekologi (obgin), spesialis anak, spesialis bedah dan spesialis penyakit dalam.
Di sisi lain, NTB terancam krisis dokter spesialis. Pasalnya, dari 60 persen dokter spesialis dasar di rumah sakit pemerintah daerah yang ada di NTB, perlu ada regenerasi. Karena ada yang pensiun dan menjelang memasuki pensiun. Salah satu upaya yang akan dilakukan Pemprov NTB yaitu menyekolahkan dokter umum yang sudah menjadi PNS dan PPPK untuk mengambil program dokter spesialis.
1. Sekolahkan dokter umum untuk studi program dokter spesialis
Kepala BKD NTB Muhammad Nasir. (IDN Times/Muhammad Nasir)Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Muhammad Nasir mengatakan setiap pembukaan rekrutmen CASN formasi dokter spesialis pasti banyak yang tidak terisi. Hal itu terlihat pada saat rekrutmen CPNS 2019 dan PPPK Tenaga Kesehatan 2022.
Dalam rekrutmen CPNS 2019, belasan formasi dokter spesialis Pemprov NTB tak terisi karena tidak ada pelamar. Kemudian pada rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan 2022, ada puluhan formasi dokter spesialis yang tidak terisi dengan penyebab yang sama. Untuk itu, BKD dan Dinkes NTB sudah berkomunikasi mencari solusi mengebai persoalan ini.
"Kalau kita paksa formasi dokter spesialis ini tetap gak ada peminatnya. Saya usulkan kenapa kita tidak terima saja formasi dokter umum, setelah dia masuk jadi ASN kita cari solusinya, berikan beasiswa untuk mengambil program dokter spesialis. Karena itu jauh lebih hemat kita," kata Nasir dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (7/1/2022).
]
Daripada mendapatkan banyak formasi dokter spesialis, kata Nasir, tetapi tidak terisi. Pemda akan rugi apabila setiap pembukaan rekrutmen CASN formasi dokter spesialis tidak ada yang terisi. Dalam rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan 2022, kata Nasir, hanya 9 formasi dokter spesialis yang terisi. Sedangkan puluhan formasi tidak terisi karena tidak ada pelamar.
"Sudah saya diskusi dengan Kadinkes, sudah satu bahasa. Solusinya berikan beasiswa kepada dokter umum mengambil program dokter spesialis. Kalau kita paksakan formasi dokter spesialis, orang gak ada," katanya.
Sebanyak 9 formasi dokter spesialis yang terisi dalam rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan 2022, karena mereka sudah bekerja di NTB. Kemudian, ketika ada pembukaan rekrutmen PPPK, mereka mendaftar dan lulus dengan nilai yang bagus.
Baca Juga: WSBK Dijadikan 'Test Case' Kesuksesan MotoGP Mandalika 2023
2. Formasi dokter spesialis yang tidak ada peminat
Ilustrasi Pendaftaran CPNS (IDN Times/Mardya Shakti)Berdasarkan data BKD Provinsi NTB, ada puluhan formasi dokter spesialis yang tidak terisi dalam rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan 2022. Antara lain, satu formasi dokter spesialis bedah mulut di RS Manambai Sumbawa, satu formasi dokter spesialis konservasi Gigi di RS Manambai Sumbawa, satu formasi dokter spesialis patologi anatomi di RS Manambai, satu formasi dokter spesialis periodonsia di RS Manambai Sumbawa, satu formasi dokter spesialis prostodonsia di RS Manambai Sumbawa.
Kemudian, masing-masing satu formasi dokter spesialis neurologi, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis rehabilitasi medik di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Mataram.
Selanjutnya, masing-masing satu formasi dokter gigi, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, dokter spesialis bedah mulut, dokter spesialis dermatologi dan venereologi, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis rehabilitasi medik di RS Mandalika.
Selain itu, masing-masing satu formasi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, dokter spesialis bedah, dokter spesialis mata, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis radiologi di RS Mata NTB.
Dengan lokasi penempatan di RSUD NTB, ada sejumlah formasi dokter spesialis yang tidak ada peminatnya. Antara lain, dua formasi dokter spesialis anak, dua formasi dokter spesialis dermatologi dan venereologi, satu formasi kedokteran jiwa atau psikiatri, 5 formasi dokter spesialis mata, 4 formasi dokter spesialis neurologi, 2 formasi dokter spesialis obstetri dan ginekologi, satu formasi dokter spesialis patologi klinik, 3 formasi dokter spesialis radiologi dan 2 formasi dokter spesialis THT, bedah kepala dan leher.
Pada rekrutmen CPNS 2019, ada belasan formasi dokter spesialis yang tidak terisi. Antara lain formasi dokter spesialis anak RSJ Mutiara Sukma dan RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis anestesi RS Mata NTB, dokter spesialis bedah RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis bedah syaraf RS Manambai Sumbawa.
Kemudian, dokter spesialis jantung RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis kandungan RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis kulit dan kelamin RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis mata RS Mata NTB, dokter spesialis paru RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis patologi anatomi RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis penyakit dalam RSJ Mutiara Sukma.
Selanjutnya, dokter spesialis radiologi RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis rehabilitasi medik RSJ Mutiara Sukma, dokter spesialis syaraf RSJ Mutiara Sukma dan RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis THT RS Manambai Sumbawa, dan dokter spesialis urologi RS Manambai Sumbawa.
3. Dokter spesialis menumpuk di Kota Mataram
Proses kelahiran bayi kembar empat di RSUD NTB lewat operasi Cesar. (dok. RSUD NTB)Kepala Dinkes Provinsi NTB dr. Lalu Hamzi Fikri mengatakan dokter spesialis tidak bisa dipaksa untuk ikut seleksi CASN, apalagi PPPK. Karena itu merupakan pilihan masing-masing orang. "Kembali kepada pilihan pribadi. Kalau itu sifatnya PPPK, mungkin dilihat juga. Jadi, itu pilihan," katanya.
Berdasarkan data Dinkes Provinsi NTB sampai 2 Agustus 2022, jumlah dokter spesialis sebanyak 516 orang di seluruh NTB dengan rasio 9,6 : 100.000 penduduk. Dokter spesialis tersebut tersebar di rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan (saryankes) lainnya di kabupaten/kota.
Dengan rincian, terbanyak di RS di Kota Mataram sebanyak 245 dokter spesialis, RS di Lombok Timur 51 dokter spesialis, RS di Sumbawa 36 dokter spesialis, RS di Lombok Lombok Tengah 32 dokter spesialis, RS di Lombok Barat 32 dokter spesialis, RS di Bima 18 dokter spesialis, RS di Lombok Utara 17 dokter spesialis, RS di Dompu 10 dokter spesialis, RS di Kota Bima 9 dokter spesialis dan RS di Sumbawa Barat 8 dokter spesialis.
Kemudian Saryankes di Kota Mataram 50 dokter spesialis, Saryankes di Sumbawa 12 dokter spesialis, Saryankes di Lombok Barat 2 dokter spesialis, Saryankes di Lombok Timur dan Kota Bima masing-masing satu dokter spesialis.
Fikri mengatakan bahwa memang sebaran dokter spesialis masih banyak menumpuk di ibukota provinsi NTB yaitu Kota Mataram. Ia menyebutkan ada 42 rumah sakit milik Pemda dan swasta di NTB. Dimana, 13 rumah sakit merupakan milik Pemda. Dari puluhan rumah sakit yang ada di NTB, baru 60 persen yang memiliki dokter spesialis dasar. Seperti dokter spesialis obgin, spesialis anak, spesialis bedah dan spesialis penyakit dalam.
Demi memenuhi kekurangan dokter spesialis, pihaknya mendorong Pemda kabupaten/kota menyekolahkan dokter umum yang masih muda mengambil program dokter spesialis. Karena ada dokter spesialis yang sudah pensiun atau tua, sehingga perlu ada regenerasi.
"Karena kebutuhan SDM ini merupakan suatu keniscayaan, alau gak dipenuhi dari daerah kita. Maka yang senior akan pensiun, harus ada regenerasi. Kemudian kekurangannya harus di atasi," ujarnya.
Baca Juga: Klaim Lahan Sirkuit Mandalika, ITDC Berubah Pikiran Tak Mau Adu Data
4. Belum ada standar insentif dokter spesialis
Kepala Dinkes Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri (IDN Times/Muhammad Nasir)Apakah kurangnya minat dokter spesialis ikut seleksi CASN berkaitan dengan insentif? Fikri mengatakan insentif dokter spesialis memang belum ada standarnya. Insentif dokter spesialis di masing-masing Pemda berbeda-beda. Untuk Pemprov NTB sendiri, pemberian insentif dokter spesialis mengacu pada upah minimum provinsi (UMP).
"Secara nasional, belum ada standar insentif untuk dokter spesialis tetapi kita tetap mengacu pada UMP. Tetapi ada juga inisiatif masing-masing daerah untuk menarik dokter spesialis supaya bisa awet di situ, menyiapkan mobil, rumah dan fasilitas penunjang lainnya," katanya.
Ke depan, lanjut Fikri, pihaknya mendorong putra daerah untuk mengambil program dokter spesialis. Karena sekarang, peluang untuk program dokter spesialis terbuka lebar bahkan ada 4 kali bukaan dokter spesialis dalam setahun dari Kementerian Kesehatan.
"Kita sudah sampaikan ke Pemda kabupaten/kota, dorong dokter umum untuk sekolah. Memang butuh waktu lama, ada 5 tahun, 10 tahun untuk fak-fak besar. Tetapi selama menyekolahkan putra daerah pasti mereka akan balik. Ada kabupaten/kota yang membiayai dari APBD untuk putra daerah. Kemudian ada daerah tertentu jumlah finansial yang disiapkan belum sesuai standar hidup layak," ungkapnya.
5. Pemda perlu siapkan fasilitas penunjang untuk dokter spesialis
Ilustrasi Dokter Gigi di Tengah Pandemik COVID-19 (IDN Times/Irfan Fathurohman)Terpisah, Kepala Divisi Humas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah NTB, dr. Wahyu Sulistya Affarah, MPH, Sp. KL mengatakan secara umum, dokter umum maupun dokter spesialis masih menumpuk di ibukota provinsi. Sedangkan rasio disesuaikan dengan standar pemerintah.
"Masing-masing spesialistik memiliki kebutuhan rasio berbeda, ini secara umum," terangnya.
Untuk menarik minat dokter spesialis ke NTB dan sebarannya merata di kabupaten/kota, Pemda perlu menyiapkan fasilitas penunjang. Yaitu, fasilitas untuk menunjang secara praktik klinisnya. Misal, sudah ada dokter spesialisnya, tetapi alatnya belum ada.
Terkait dengan besaran insentif untuk menarik dokter spesialis, dr. Affrah mengatakan hal ini sebenarnya relatif. Namun, setidaknya ada standar insentif yang diberikan. Karena sekarang masih belum jelas standar insentif untuk dokter spesialis.
"Dokter umum pun standar honor atau gaji juga belum jelas. Ke depan, yang sedang berkeluarga, pasti mikir pendidikan untuk anaknya. Mengingat dari sektor pendidikan di NTB juga masih belum merata, juga akan mikir masa depan untuk anaknya. Ini juga jadi pertimbangan," tandasnya.
Baca Juga: Devisa dari Pariwisata NTB Baru Mencapai Rp10 Triliun
