Ratusan Warga NTB Gelar Aksi Solidaritas untuk Masyarakat Rempang
Aksi solidaritas ratusan warga NTB untuk masyarakat Rempang Batam di depan Kantor Gubernur NTB, Rabu (27/9/2023). (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Ratusan warga Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi demontrasi di depan Kantor Gubernur NTB di Mataram, Rabu (27/9/2023). Aksi yang dilakukan terkait persoalan konflik agraria yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam aksi tersebut, massa aksi yang berjumlah sekitar 700 orang dari berbagai elemen organisasi itu membawa poster bertuliskan "Save Rempang". Ketua Pusat Bantuan Hukum Mangandar (PBHM) NTB Yang Mangandar Putra yang juga turun aksi mengatakan aksi yang dilakukan 25 organisasi juga memberikan dukungan moril kepada masyarakat Rempang Batam Kepulauan Riau.
"Salah saru tujuan aksi hari ini dari 25 organisasi yaitu memberikan dukungan moril kepada masyarakat Rempang yang pada saat sekarang sedang berjuang melawan oligarki, melawan kekerasan yang dilakukan aparat TNI dan Polri yang berupaya menggusur mereka dari tanah kelahirannya. Kami berharap kepada masyarakat Rempang untuk sabar berjuang karena ini memang harus kita lakukan, " kata Yan Mangandar.
1. Kasus yang menimpa masyarakat Rempang juga terjadi di NTB
Ketua PBHM NTB Yan Mangandar Putra. (IDN Times/Muhammad Nasir)Menurut Yan Mangandar, konflik agraria bukan hanya terjadi di Rempang tetapi juga di NTB. Namun apa yang terjadi di Rempang sedikit lebih keras dibandingkan di NTB. Ia mencontohkan seperti pembebasan lahan untuk pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat.
Di mana, menurutnya ada beberapa kelompok orang yang bersikap seperti preman, mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah dikawal Satpol PP dan oknum aparat agar mau melepaskan lahannya untuk pembangunan smelter.
"Cuma di Rempang masyarakatnya kuat, beda dengan di Sumbawa Barat, masyarakat belum begitu bersatu. Jadi sebenarnya penggusuran rakyat untuk kepentingan investasi bukan saja di Rempang dan Wadas tapi juga di NTB terjadi," kata Yan Mangandar.
Baca Juga: Beli Satu Gratis Satu, MGPA Siapkan 6.000 Tiket MotoGP untuk ASN NTB
2. Pemerintah diingatkan hati-hati menerbitkan perizinan
Asisten II Setda NTB Fathul Gani menemui massa aksi. (IDN Times/Muhammad Nasir)Menurut Yan Mangandar, Pemda sebagai pihak yang menentukan kebijakan seharusnya tidak hanya mementingkan investor. Kalau pun ada masyarakat yang dipindahkan dari lahannya dengan kehadiran investasi seharusnya melakukan komunikasi yang baik dan memberikan ganti untung seperti yang digaungkan Presiden Joko 'Jokowi" Widodo.
Selain itu, DPRD juga diingatkan supaya melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah terkait dengan penerbitan izin investasi yang merusak lingkungan. "Sekarang ini, begitu gampang izin diterbitkan, lingkungan sudah rusak, wilayah tangkapan nelayan tercemar. Masyarakat yang merasakan dampaknya," ucap Yan Mangandar.
3. PSN turut andil atas terjadinya konflik agraria
Direktur Eksekutif Walhi NTB Amry Nuryadin saat berorasi. (IDN Times/Muhammad Nasir)Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB Amry Nuryadin mengatakan akar penyebab dari timbulnya permasalahan agraria adalah absennya negara dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap rakyat. Terutama, rakyat yang melangsungkan hajat hidupnya di tanah-tanah yang rentan akan konflik agraria.
Selain itu, program strategis nasional (PSN), investasi berbasis kawasan baik kawasan hutan maupun kawasan pesisir serta alih fungsi lahan produktif pertanian, turut andil terjadinya konflik agaria antara pemerintah, perusahaan berhadapan dengan warga. Sehingga sering berujung penggusuran ruang hidup maupun sumber-sumber penghidupan rakyat, tindakan pemaksaan atau kekerasan, penghancuran ekologi dan lingkungan hidup serta hilangnya kehidupan sosial budaya yang telah mengakar di suatu tempat.
Di NTB, pihaknya mencatat dari seluruh luas daratan 2.015.358 hektare, sekitar 1.238.975,32 hektare atau 60 - 70 persen dikuasai oleh negara dan pihak swasta, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Kemudian maraknya investasi atau industri berbasis kawasan baik di kawasan hutan maupun pesisir berupa pertambangan 355 IUP seluas 236.000 hektare, pariwisata dan PSN.
Ia menyebut laju kerusakan hutan telah mencapai 60 persen dari luas kawasan hutan yang ada atau sekitar 600,000 hektare dari 1,1 juta hektare kawasan hutan NTB. Dinas LHK NTB telah merilis pada tahun 2017 bahwa kerusakan hutan di NTB mencapai 500.000 hektare.
Amry mengungkapkan maraknya alih fungsi lahan untuk PSN di NTB. Antara lain PSN Bendungan Meninting, PSN Bendungan Bringin Sila, PSN Bendungan Bintang Bano, KEK Mandalika, rencana investasi skala besar kereta gantung Rinjani, alih fungsi kawasan hutan untuk pertambangan PT Sumbawa Timur Mining dan PT AMNT, pembangunan PLTU Batubara, dan tambak udang skala besar dan intensif.
Baca Juga: Tiket MotoGP Mandalika 2023 Baru Terjual 20 Ribu Lembar
