Pj Gubernur NTB Inisiasi Sayembara untuk 'Sulap' Air Laut Jadi Tawar

Atasi persoalan krisis air bersih lewat TTG

Mataram, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menginisiasi sayembara gelaran teknologi tepat guna (TTG) untuk mengatasi krisis air bersih yang kerap melanda wilayah Lombok Timur bagian selatan. Dengan gelaran TTG tersebut diharapkan ditemukan teknologi sederhana untuk menyulap air laut menjadi air tawar.

"Makanya saya mendorong bagaimana caranya, termasuk di kampus, ayo kita coba berjuang bagaimana menemukan teknologi tepat guna yang sederhana, masyarakat bisa lakukan. Sehingga dia bisa secara mandiri mengubah air laut menjadi air tawar. Minimal untuk mandi, salat dan sebagainya," kata Gita dikonfirmasi Kamis (9/11/2023).

1. Butuh peran ilmuan dan pegiat TTG

Pj Gubernur NTB Inisiasi Sayembara untuk 'Sulap' Air Laut Jadi TawarPj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Untuk menciptakan teknologi sederhana yang dapat mengubah air laut menjadi air tawar, Gita mengatakan membutuhkan peran para ilmuan dan pegiat TTG di NTB. Ia mendorong para mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi yang ada di NTB untuk menciptakan peralatan sederhana yang bisa mengubah air laut menjadi air tawar.

"Coba kita fokuskan perhatian kesusahan ini harus ada solusi terbaik dengan kearifan lokal. Bagaimana caranya, ayo ikut lomba TTG mengubah air laut menjadi air tawar. Seperti itu keinginan kita," ujar Gita.

Baca Juga: Suspek Cacar Monyet di Lombok, Dinkes NTB Kirim Sampel ke Kemenkes 

2. Teknologi SWRO butuh dana besar

Pj Gubernur NTB Inisiasi Sayembara untuk 'Sulap' Air Laut Jadi Tawarilustrasi laut dan ombak (IDN Times/Sunariyah)

Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB ini mengatakan bahwa memang sudah ada teknologi untuk mengubah air laut menjadi air tawar yaitu Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Tetapi teknologi tersebut padat modal, sehingga investor akan berpikir ulang untuk menanamkan investasinya.

"Saya bilang, daerah selatan Lombok ini pantainya sangat bagus. Bila perlu kita adakan lomba bagaimana teknologi tepat guna yang menemukan teknologi sederhana pengolahan air laut menjadi air tawar," ucap Gita.

Pada Jumat (10/11/2023), sebanyak 47 organisasi perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB dikerahkan ke Lombok Timur bagian selatan seperti wilayah Kecamatan Jerowaru. Menurut Gita, berbagai upaya telah dilakukan instansi terkait untuk mengatasi krisis air yang kerap melanda wilayah Lombok bagian selatan. Namun, hingga saat ini belum menemukan solusi jangka panjang.

3. Ratusan desa dilanda kekeringan setiap tahun di NTB

Pj Gubernur NTB Inisiasi Sayembara untuk 'Sulap' Air Laut Jadi TawarAir Bendungan Jenggik Lombok Timur menyusut akibat musim kemarau yang melanda NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat ratusan desa/kelurahan mengalami kekeringan setiap tahun Berdasarkan data sampai 31 Oktober 2023, tercatat 311 desa/kelurahan yang mengalami bencana kekeringan tersebar di 9 kabupaten/kota di provinsi NTB.

Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi, Jumat (3/11/2023) menyebutkan sebanyak 311 desa/kelurahan yang mengalami kekeringan tersebar di 75 kecamatan pada 9 kabupaten/kota. Dengan total masyarakat terdampak sebanyak 165.906 KK atau 581.932 jiwa.

Ada pun rincian desa/kelurahan dan masyarakat terdampak kekeringan pada 9 kabupaten/kota di NTB, sebagai berikut:

  • Lombok Barat sebanyak 16 desa, 5 kecamatan dengan jumlah masyarakat terdampak 4.499 KK atau 17.994 jiwa
  • Lombok Utara sebanyak 10 desa, 4 kecamatan dengan jumlah masyarakat terdampak 4.669 KK atau 13.873 jiwa
  • Lombok Tengah sebanyak 82 desa, 8 kecamatan dengan jumlah masyarakat terdampak 69.294 KK atau 273.622 jiwa
  • Lombok Timur sebanyak 64 desa, 13 kecamatan dengan jumlah masyarakat terdampak 40.943 KK atau 97.375 jiwa
  • Sumbawa Barat sebanyak 12 desa, 4 kecamatan dengan jumlah masyarakat terdampak 1.556 KK atau 4.668 jiwa
  • Sumbawa sebanyak 17 desa, 15 kecamatan dengan jumlah masyarakat terdampak 14.619 KK atau 58.131 jiwa
  • Dompu sebanyak 51 desa, 8 kecamatan dengan jumlah masyarakat terdampak 17.490 KK atau 70.024 jiwa
  • Kota Bima sebanyak 15 kelurahan, 5 kecamatan dengan jumlah masyarakat terdampak 7.311 KK atau 22.759 jiwa
  • Bima sebanyak 44 desa, 13 kecamatan dengan jumlah masyarakat terdampak 5.526 KK atau 23.486 jiwa.

Baca Juga: Cetak Pembalap Nasional, NTB Gelar Lombok Sumbawa Motocross 2023

Topik:

  • Linggauni

Berita Terkini Lainnya