Pj Gubernur NTB: IMI Surati FIM Minta Penundaan MXGP Indonesia 2024

Ada permasalahan internal antara SEG dan IMI Pusat

Mataram, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengaku menerima informasi bahwa Ikatan Motor Indonesia (IMI) meminta gelaran kejuaraan dunia balap motocross atau Motocross Grand Prix (MXGP) seri Indonesia 2024 di Nusa Tenggara Barat (NTB) agar ditunda.

Berdasarkan informasi yang diterima, Ketua Umum IMI Pusat Bambang Soesatyo telah menyurati Federasi Sepeda Motor Internasional atau Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) pada pertengahan Maret 2024 lalu.

"Itu kan ada informasi kita terima, IMI Pusat meminta kepada FIM untuk menunda pelaksanaan MXGP 2024 di NTB," ungkap Gita di Mataram, Kamis (25/4/2024).

1. Ada permasalahan internal

Pj Gubernur NTB: IMI Surati FIM Minta Penundaan MXGP Indonesia 2024Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Gita mengatakan IMI Pusat meminta penundaan MXGP Indonesia 2024 karena ada permasalahan internal di penyelenggara lokal PT Samota Enduro Gemilang (SEG). SEG belum menyelesaikan kewajibannya kepada IMI pada pelaksanaan MXGP Indonesia 2023 yang digelar di Lombok dan Sumbawa.

"Jadi, antara penyelenggara (SEG) dengan IMI Pusat, masih ada permasalahan internal. Saya ndak tahu persis permasalahannya. Karena ada permasalahan internal yang belum terselesaikan pada MXGP 2023 lalu. Itu antara penyelenggara dengan IMI, tidak ada kaitan dengan Pemprov NTB," jelasnya.

Baca Juga: Promo Khusus Tiket MotoGP Mandalika 2024, Dijual Mulai Rp350 Ribu

2. Event MXGP murni dilaksanakan pihak swasta

Pj Gubernur NTB: IMI Surati FIM Minta Penundaan MXGP Indonesia 2024MXGP Lombok di Sirkuit Selaparang Kota Mataram 2023. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Gita menegaskan dua seri event MXGP yang digelar di NTB murni dilaksanakan pihak swasta, bukan pemerintah daerah (Pemda). Ia mengatakan Pemda akan tetap mendukung perhelatan event tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada.

"Jadi tidak ada sangkut-pautnya dengan Pemprov ini. Ini swasta murni. Kita tetap mendukung," ucap Gita.

Sementara itu, Ketua IMI NTB dr. Lalu Herman Mahaputra juga mengatakan bahwa event MXGP di Lombok dan Sumbawa murni dilaksanakan oleh pihak swasta, yaitu SEG. Berbeda dengan event MotoGP di Sirkuit Mandalika yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia melalui BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

"Kalau MXGP ini swasta murni. Jadi yang menyelenggarakan itu swasta, meminta kepada kami sebagai regulator balap otomatif untuk mengawal. Jadi jangan sangkutpautkan dengan tidak ada dukungan Pemda," kata pria yang biasa disapa Dokter Jack ini.

Dokter Jack menjelaskan setiap kegiatan otomotif di Indonesia, IMI Pusat telah meminta IMI di daerah untuk melakukan pengawalan. Tidak saja MXGP, tetapi juga Asia Road Racing Championship (ARRC) dan MotoGP di Sirkuit Mandalika.

"Kebetulan di NTB, saya sebagai Ketua IMI akan mengawal semua. Bukan MXGP saja, sekarang akan ada persiapan untuk ARRC di Mandalika. Semua event-event balap yang ada di NTB terutama di Mandalika kita kawal betul," terang Dokter Jack.

3. Tidak ikut campur permasalahan IMI Pusat dan SEG

Pj Gubernur NTB: IMI Surati FIM Minta Penundaan MXGP Indonesia 2024Ketua IMI NTB dr. Lalu Herman Mahaputra. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Pria yang juga pembalap off-road ini menegaskan IMI NTB tidak ikut campur dengan permasalahan antara IMI Pusat dengan PT SEG. IMI NTB siap akan mengawal event balap yang digelar di NTB. Apabila event MXGP digelar tahun ini di NTB, maka pihaknya pasti akan disurati IMI Pusat untuk melakukan pengawalan.

Mengenai kabar IMI Pusat yang menyurati FIM untuk meminta penundaan MXGP Indonesia 2024, Dokter Jack mengatakan belum mendapatkan suratnya secara fisik. Tetapi, dia sudah mendapat informasi terkait hal tersebut.

Dikatakan, penyelenggaraan MXGP memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun, apakah penyelenggaraan MXGP Indonesia 2024 di Lombok dan Sumbawa tetap terlaksana sesuai rencana, tergantung pihak SEG sebagai penyelenggara lokal.

"Jadi gak ada sangkutpaut dengan Pemda," tandasnya.

Baca Juga: Calon Perseorangan Pilgub NTB Harus Kantongi 333.055 Dukungan

Topik:

  • Linggauni

Berita Terkini Lainnya